Komisi X Minta Bahlil Ikuti Keputusan UI Terkait Polemik Disertasi
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti pentingnya pengawasan dan reformasi dalam sistem pendidikan tinggi terutama tata kelola program pascasarjana.
- Dewan Guru Besar UI merekomendasikan Bahlil menulis ulang disertasinya dan proses investigasi dilakukan secara adil sesuai aturan di UI.
- Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, menyebut studi doktor Bahlil yang kilat telah melanggar etika dan meminta agar etika dipegang teguh dalam pendidikan dan penelitian.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti pentingnya pengawasan dan reformasi dalam sistem pendidikan tinggi, terutama terkait tata kelola program pascasarjana. Hal ini menyikapi polemik doktoral Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia (UI).
Sejauh ini, Hadrian melihat, UI telah menjalankan prosedur akademik pada proses studi doktoral dengan standar dan prosedur akademik yang terbuka dan transparan.
Oleh karena itu, semua pihak perlu bekerja sama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan, dengan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil selalu mendukung transparansi dalam bidang pendidikan, dan tidak perlu dipolitisasi.
"Sebagai Pimpinan Komisi X, saya juga menyoroti perlunya peningkatan pengawasan dan reformasi dalam sistem pendidikan tinggi, terutama terkait tata kelola program pascasarjana," kata Hadrian saat dihubungi IDN Times, Minggu (2/3/2025).
1. Semua mahasiwa harus taat prosedur, termasuk Bahlil
Dewan Guru Besar UI merekomendasikan Bahlil menulis ulang disertasi bertajuk yang disampaikan dalam sidang promosi pada 16 Oktober 2024 lalu.
Hadrian meminta, agar proses investigasi terhadap kasus doktor Bahlil dilakukan secara adil, transparan sesuai aturan di lingkungan UI.
Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar UI yang menilai kasus tersebut, masih harus memberikan keputusan final secara institusi. Keputusan final inilah yang masih ditunggu masyarakat.
"Apapun keputusannya nanti, saya menekankan bahwa setiap mahasiswa, termasuk Saudara Bahlil, memiliki hak untuk menjalankan prosedur akademik di UI melalui mekanisme yang ada di UI," kata Hadrian.
2. Kasus doktoral Bahlil mencemari nama baik UI
Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, studi doktor Bahlil yang kilat dan terbukti telah melanggar etika, menyebabkan nama baik UI menjadi tercemar.
Ia pun menyebut banyak mahasiswa program studi doktor yang marah mendengar Ketua Umum Partai Golkar itu mampu merampungkan studi dalam waktu 20 bulan saja.
Oleh sebab itu DGB meminta kepada rektorat dan pimpinan setiap fakultas untuk memegang teguh etika dalam proses belajar dan mengajar.
"Kami meminta agar etika dipegang teguh dalam pendidikan dan penelitian. Sedangkan, proses pembimbingan (mahasiswa) harus mengacu kepada etika yang sudah disusun bersama. Di UI kan ada kode etik dan kode perilaku," kata dia.
3. UI belum ambil keputusan resmi
Kendati demikian, UI hingga kini belum mengambil keputusan resmi terhadap polemik disertasi Bahlil.
Rektorat UI masih enggan mengonfirmasi hasil investigasi etik yang dilakukan oleh DGB dan sudah beredar luas di ruang publik.
"Terkait hal ini, saya tidak bisa konfirmasi atas hasil investigasi. Saya hanya bisa konfirmasi bahwa UI secara resmi belum membuat keputusan apapun terhadap Bapak Bahlil," ujar Direktur Humas, Media, Pemerintahan dan Internasional UI Arie Afriansyah.
