KPU Bengkulu Nyatakan Anies Langgar Kampanye di Kampus Unihaz
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu menyatakan kampanye capres nomor urut satu, Anies Baswedan di Universitas Hazairin Bengkulu telah melanggar aturan.
Koordinator Divisi Penanganan, Pemanfaatan dan Pelanggaran Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri, mengatakan ada dua pelanggaran yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu ketika berkampanye pada 6 Desember 2023.
Pertama, ditemukan atribut kampanye saat Anies melakukan dialog dengan mahasiswa di Unihaz Bengkulu. Kedua, sesuai Peraturan KPU (PKPU), kegiatan kampanye di wilayah kampus hanya diperbolehkan pada hari libur, Sabtu atau Minggu. Sedangkan, pada 6 Desember 2023 adalah hari kerja biasa.
"Sudah dilakukan rapat pleno, melanggar (kampanye di kampus). Hasil temuan dari Bawaslu itu sudah disampaikan kepada peserta pemilu yang dimaksud yaitu melalui Tim Kampanye Daerah (TKD) di daerah," ujar anggota divisi hukum dan pengawasan KPU Kota Bengkulu, Anggi Stephensent, seperti dikutip dari kantor berita ANTARA, Senin (8/1/2024).
Anggi menambahkan sudah menyampaikan ke TKD Anies Baswedan di Kota Bengkulu terkait hasil pleno yang telah dilakukan anggota KPU. Pihaknya, kata Anggi, sudah menyampaikan catatan agar saat kampanye selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan selanjutnya.
1. Tiga pihak sudah dimintai keterangan soal kampanye Anies di kampus di Bengkulu
Lebih lanjut, KPU Bengkulu mengatakan pihaknya sudah membentuk tim kajian hukum untuk mengkaji dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan TKD Anies Baswedan. KPU mulai membentuk tim setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kota Bengkulu terkait dugaan pelanggaran administrasi capres saat melaksanakan dialog di sana.
Bawaslu Kota telah meminta klarifikasi terhadap tiga orang terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu saat berdialog di Universitas Hazairin Bengkulu pada 6 Desember 2023. Mereka yang dimintai klarifikasinya yaitu tim kampanye daerah (TKD) pasangan Capres, Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Bagian Umum Universitas Hazairin (Unihaz) Bengkulu.
2. Timnas AMIN masih berembuk dengan tim hukum nasional
Sementara, ketika dikonfirmasi kepada juru bicara Timnas AMIN, Billy David Nerotumelina, ia mengatakan belum bisa mengomentari soal keputusan KPU Bengkulu itu. "Kami masih menunggu tanggapan dan input dari tim hukum," ujar Billy kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Senin malam.
3. Anies sempat debat dengan mahasiswa soal alasan tak jadi pindahkan ibu kota ke IKN
Sementara, salah satu pertanyaan yang dibahas saat program 'Desak Anies' di Universitas Hazairin Bengkulu yaitu mengenai keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang tidak akan melanjutkan pemindahan ibu kota ke IKN, Kalimantan Timur. Anies menyebut bukan tidak setuju dengan konsep pemindahan ibu kota, tetapi pindah ibu kota bukan kebutuhan primer saat ini, apalagi keuangan Indonesia terbatas.
"Jadi, bukan soal pindah ibu kota yang harus ditentang. Tetapi, apakah hari ini, urusan mendasar kita sudah diselesaikan. Bayangkan, bila ada alokasi Rp400 triliun ke sana (IKN), lalu dialihkan untuk membangun rumah sakit, guru honorer, bangun sekolah, uang kuliah agar bisa lebih murah karena subsidi akan diberikan lebih banyak. Maka, apa yang akan terjadi? Rakyat akan lebih merasakan manfaatnya, bukan sekedar aparatur pemerintah," kata Anies.
Anies pun bertanya kepada mahasiswa, apakah ingin pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang bersifat simbolik atau mau sesuatu yang sifatnya substantif. "Menurut saya, bereskan dulu yang mendasar," tutur dia.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
