KSAD Yakin Prabowo Bakal Jadi Presiden untuk Semua, Tak Cuma Urus TNI
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengaku bangga Presiden kedelapan RI, Prabowo Subianto, adalah mantan jenderal TNI AD. Meski begitu, Maruli menilai, Prabowo akan menjadi pemimpin bagi semua kalangan. Ia yakin Prabowo tidak melulu hanya fokus mengurus isu TNI.
"Saya kira (latar belakang) ketentaraan ini kebanggan kami sekian persen saja, bahwa ada tentara yang bisa memimpin. Kebijakan Beliau kan harus epoleksosbudhankam (ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan). Jadi kami hanya sebagian kecil dari apa yang Beliau harus pikirkan. Kami harus menyadari itu," ujar Maruli ketika berbincang dalam program Ngobrol Seru di kantor IDN Media, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).
Seandainya kebijakan yang diambil menyangkut TNI maka hal tersebut lantaran dianggap prioritas untuk diambil. Kebijakan yang diambil diyakini bukan karena dulu ia membangun karier di TNI AD.
"Jadi, bukan karena 'oh, saya dulu di TNI AD, jadi saya harus support TNI AD. Saya pikir sebagai pemimpin, Beliau harus berpikirnya 'banyak yang jadi prioritas'. Jangan juga kita memiliki pikiran karena dulu Beliau di TNI AD, lalu minta agar support kami dong," katanya.
"Gak bisa begitu. Beliau harus membuat kebijakan merangkul dan balance semua itu," imbuhnya.
Diketahui, Prabowo merupakan lulusan Akademi Militer pada 1970. Sebagian besar waktunya dihabiskan berkarier di Komando Pasukan Khusus hingga menjadi Pangkostrad.
1. Jumlah personel TNI AD masih jauh dari ideal
Lebih lanjut, Maruli mengatakan, saat ini jumlah personel TNI AD di seluruh Indonesia mencapai 360 ribu. Meski begitu, jumlah tersebut masih kurang untuk melindungi seluruh wilayah darat di Tanah Air.
"Jauh (kebutuhannya). Karena masih banyak area-area yang tidak terjangkau kebutuhannya. Masih cukup banyak yang kita perlukan," kata mantan Pangkostrad itu.
Maruli pun mengakui jumlah prajurit TNI AD pada 2024 masih kurang. Itu pun, mayoritas atau 67 persen dari anggaran TNI AD digunakan untuk membayar gaji prajurit.
Mengutip UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, anggaran TNI AD mencapai Rp58 triliun.
"Kalau memang nanti ditambah lagi (anggarannya), lalu digunakan untuk meningkatkan gaji (prajurit) ya sebenarnya gak ada masalah juga. Yang penting bagaimana keputusan strategis ini dipergunakan, apakah orangnya (yang ditambah) atau alutsistanya," tutur dia.
2. TNI manunggal air jadi salah satu program unggulan selama Maruli menjabat
Dalam wawancara itu, Maruli juga menyebut program "TNI Manunggal Air" sebagai salah satu capaiannya selama satu tahun menjabat sebagai KSAD. Melalui program tersebut, prajurit TNI AD membantu membangun sumber-sumber air minum bagi masyarakat di daerah. Sebab, berdasarkan pengalamannya menjadi prajurit, masyarakat harus berjalan jauh untuk bisa memperoleh akses air bersih.
"Ternyata selain tidak ada air bersih, mereka gak punya toilet juga. Keadaan seperti itu sudah berlangsung puluhan tahun. Jadi, kami sekaligus buatkan sanitasinya. Setelah kami buatkan sanitasi, mereka perlu makan juga. Akhirnya kami bikin kebun," kata dia.
Selain itu, sumber mata air yang sudah ditemukan dialirkan dulu ke kebun-kebun warga baru bermuara ke laut. Cara itu, kata Maruli, berbeda dengan membangun irigasi. Sebab, biaya membangun irigasi lebih mahal.
Maruli mengusulkan kepada kementerian untuk menggunakan pipa dari sungai terdekat. "Kami bersyukur sekarang kementerian sudah mulai turun," tutur dia.
Sementara, berdasarkan data dari TNI AD, per September sudah dibangun labih dari 3 ribu titik air bersih di seluruh Indonesia.
"Dari titik air itu, baru sekitar 1,2 atau 1,3 juta warga yang bisa mengakses (air bersih). Itu pun (akses air bersih) gak sampai di rumah, masih harus jalan. Tapi, tidak harus ke lokasi yang curam," imbuhnya.
3. TNI AD usulkan adakan karavan
Maruli menyadari masih banyak peralatan yang seharusnya dimiliki TNI AD untuk bisa membantu masyarakat lebih maksimal. Salah satunya yang diusulkan adalah mobil karavan.
"Sehingga dengan begitu lebih mudah membawa perlengkapan untuk membantu masyarakat. Sekarang kita lagi proses (pengadaan)," katanya.
Namun, Maruli menyebut, untuk pengadaan kendaraan membutuhkan waktu lama.
"Kalau itu disetujui saja, butuh waktu dua sampai tiga tahun, baru direalisasikan," tutur menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan itu.
Maruli juga menyebut perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam jumlah besar adalah perahu-perahu untuk penyeberangan antar pulau. Peralatan itu dibutuhkan dalam situasi darurat seperti bencana.
"Ketika terjadi bencana, kami gimana caranya mencari (orang) yang punya perahu. Tapi, kalau kami punya sendiri, kami bisa langsung kerahkan dan lebih efektif," imbuhnya.
