Legislator PDIP Hitung Koperasi Merah Putih Butuh Rp240 T
- Anggota DPR soroti rencana pembentukan 80 ribu KMP di Indonesia dengan dana Rp3 miliar per desa.
- Mufti Anam mewanti-wanti agar proyek ini tidak mengganggu stabilitas perekonomian nasional jika gagal.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menyoroti rencana pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KMP) di seluruh Indonesia. Ia mendengar anggaran pembentukan proyek ini menggunakan dana Himbara sebesar Rp3 miliar per desa.
Mufti menyebut, bila ditotal dengan target 80 ribu KMP maka dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk proyek ini mencapai Rp240 triliun. Hal itu disampaikan Mufti Anam dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
"Kami mendengar tapi tadi belum paparkan soal itu, permodalan ini yang kami dengar adalah Rp3 miliar per desa dari Himbara yang kami total ketika 80 ribu koperasi desa maka ada Rp240 triliun, pak menteri," kata Mufti.
Menurut dia, jumlah anggaran ini bukan uang yang kecil karena kalau bank pelat merah gagal akan menggangu stabilitas perekonomian nasional.
"Tentu ini bukan uang yang kecil kalau gagal tentu NPL [non-performing loan] perbankan akan bisa terancam tentu akan mengganggu stabilitas keuangan nasional begitu," kata dia.
1. Wanti-wanti koperasi yang kolaps di orde baru
Mufti lantas mewanti-wanti jangan sampai megaproyek ini justru gagal sebagaimana yang terjadi di era orde baru silam. Menurutnya, 80 ribu KMP koperasi merah putih ini bisa berubah menjadi monster yang dapat menggerogoti perekonomian nasional bila tidak dapat dikelola dengan baik.
"Risiko menjadi monster baru Pak Menteri, kita belajar dari bagaimana dulu di zaman orde lama ada yang namanya KUD (koperasi unit desa), setelah itu ada namanya BUMDes. KUD dengan BUMDes banyak yang kolaps," ujar Mufti.
Ia tak ingin Koperasi Merah Putih ini hanya menjadi bancakan bagi pengurusnya. Karena itu, ia mendesak Kementerian Koperasi memberikan jaminan terkait pembentukan Koperasi Merah Putih.
"Kami ingin mendapatkan jaminan yang konkret dari Pak menteri agar KMP (Koperasi Merah Putih) ini tidak bernasib sama seperti KUD dan BUMDes. Nah, bagaimana Pak Menteri bisa memastikan bahwa KMP ini bukan monster baru yang jadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa," kata dia.
2. Pembentukan KMP masih jauh dari target
Pembentukan 80 ribu KMP masih jauh dari target menjelang diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto telah menekan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi di Tingkat Desa dan Kelurahan.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, jumlah KMP yang terbentuk telah mencapai 47, atau 57,02 persen hingga Minggu (25/5). Data ini masih separuh dari target yang ditetapkan oleh Prabowo.
Provinsi terbanyak dengan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih adalah Lampung mencapai 99,51 persen, Jawa Timur sebesar 96,68 persen, dan Jawa Tengah sebesar 89,19 persen. Namun demikian, menurut dia, data ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan musyawarah desa di daerah.
"Per 25 Mei 2025 jam 11.00 WIB desa yang telah melalukan musyawarah desa sebanyak 83,944 dan jumlah desa yant tersosialisasi mencapai 79,075 atau 94,19 persen. Sedangkan desa/kelurahan yang telah membentuk kopdes jumlahnya 47,630 atau 57,02 persen," kata dia.
3. Koperasi Merah Putih akan diluncurkan Juli 2025
Budi Arie menegaskan, Koperasi Merah Putih akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ke-78. Ia pun berharap, koperasi ini dapat terbentuk di seluruh Indonesia pada 30 Juni 2025.
"Dengan semakin mendekatinya batas waktu peluncuran di 12 Juli 2025 di Hari Koperasi Nasional, kami berharap hingga 30 Juni sudah dapat terbentuk semuanya. Kami bersama akan terus mendorong percepatan pembentukan terutama di daerah atau provinsi yang masih di bawah 50 persen," tutur dia.
