Legislator PDIP: Pembebasan Impor Gula Mengkhawatirkan, Rugikan Petani
- Politikus PDIP sarankan pemerintah hentikan impor gula
- Pemerintah harus lebih berpihak dengan memprioritaskan penyerapan gula petani lokal
- Harus ada sistem kuota impor.
Jakarta, IDN Times - Kebijakan pemerintah membuka keran impor gula menuai kritik dari legislator. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Budi Sulistyono, menilai langkah tersebut berpotensi besar merugikan petani tebu lokal.
Apalagi, kata Budi, keputusan itu diambil ketika produksi gula nasional sedang meningkat. Dia mengingatkan agar Kementerian Perdagangan lebih cermat dalam mengatur arus masuk gula impor.
“Pembebasan impor gula ini mengkhawatirkan. Jika keran impor dibuka selebar-lebarnya, tentu petani kita yang dirugikan,” ujar dia dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/8/2025).
1. PDIP sarankan pemerintah hentikan impor gula
Karena itu, politikus yang akrab disapa Kanang itu meminta pemerintah menghentikan impor gula hingga hasil panen tebu di masyarakat selesai.
“Kalau beras bisa diatur dengan HET dan Bulog dilibatkan, seharusnya gula pun bisa diperlakukan setara. Dengan begitu, petani tebu tidak terus dirugikan,” kata dia.
Kanang mengatakan, pemerintah harus lebih berpihak dengan memprioritaskan penyerapan gula petani lokal, memperbaiki tata kelola distribusi, sekaligus memastikan adanya jaminan harga yang melindungi petani.
“Kita harus perkuat serapan hasil tebu dari petani dalam negeri. Jangan sampai stok petani menumpuk karena kalah saing dengan gula impor. Ini soal keberpihakan dan keberlangsungan hidup petani kita,” ucap dia.
2. Harus ada sistem kuota impor
Kanang juga mendorong adanya sistem kuota impor yang lebih fleksibel dan berbasis pada data produksi di lapangan. Dengan begitu, kebijakan perdagangan tidak merugikan produsen gula dalam negeri.
“Jangan sampai ada keputusan politik yang bertentangan dengan realitas produksi. Kalau produksi kita melimpah, ya hentikan dulu impornya. Kalau produksi menipis, baru kita evaluasi. Itu logika yang adil dan berpihak," kata dia.
3. Rieke Diah Pitaloka soroti gula rafinasi
Sementara, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti persoalan gula rafinasi yang beredar di pasar. Ia mengingatkan ada indikasi gula rafinasi diubah menjadi gula konsumsi, meski kelayakannya masih diperdebatkan.
"Terdapat indikasi bahwa ada indikasi gula rafinasi yang bisa dikonsumsi. Padahal ini masih debatable. apakah bisa dikonsumsi? bisa. tapi apakah layak untuk dikonsumsi belum tentu. larangan gula rafinasi ini juga bisa melindungi petani tebu," ujar dia.
