MA Tolak Kasasi Dosen Undip Kasus Dokter Aulia, Vonis 4 Tahun Tetap Berlaku
- Mahkamah Agung menolak kasasi Taufik Eko Nugroho dalam kasus perundungan dan pemerasan terhadap dr. Aulia Risma Lestari, sehingga vonis empat tahun penjara tetap berlaku.
- Dua terdakwa lain, Zara Yupita Azra dan Sri Maryani, sebelumnya dijatuhi hukuman sembilan bulan penjara yang telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
- Kementerian Kesehatan mengapresiasi proses hukum yang tuntas dan menegaskan komitmen memperketat pengawasan pendidikan kedokteran agar bebas dari intimidasi serta penyalahgunaan kewenangan.
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan terdakwa Taufik Eko Nugroho dalam perkara pidana dugaan praktik perundungan dan pemerasan terhadap mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di lingkungan pendidikan kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, almarhumah dr. Aulia Risma Lestari.
Putusan tersebut tertuang dalam Petikan Putusan Nomor 359 K/Pid/2026 yang diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim, pada Selasa (24/2/2026).
Dalam amar putusannya, MA menyatakan menolak permohonan kasasi terdakwa dan membebankan biaya perkara. Dengan putusan tersebut, hukuman pidana penjara selama 4 tahun sebagaimana diputus Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap berlaku.
1. Penjara sembilan bulan
Perkara ini sebelumnya telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Smg pada 1 Oktober 2025.
Dalam klaster perkara yang sama, majelis hakim juga menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara kepada dua terdakwa lainnya, yakni Zara Yupita Azra (mahasiswa senior PPDS) dan Sri Maryani (staf administrasi PPDS). Putusan terhadap para terdakwa tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada 19 November 2025.
2. Kasus bully dokter Aulia Risma
Kasus ini merupakan tindak lanjut dari investigasi Kementerian Kesehatan terkait dugaan praktik perundungan dan pemerasan terhadap mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi UNDIP, almarhumah dr. Aulia Risma Lestari.
Kementerian Kesehatan menjadi pihak yang pertama kali membongkar kasus ini melalui investigasi internal, dan melaporkannya ke kepolisian guna memutus rantai praktik tidak terpuji di lingkungan pendidikan residensi.
3. Kemenkes sampaikan apresiasi
Menanggapi putusan tersebut, Kementerian Kesehatan mengapresiasi proses hukum yang telah berjalan hingga berkekuatan hukum tetap.
“Kementerian Kesehatan mengapresiasi seluruh proses hukum yang berjalan dan mendukung upaya penegakan hukum demi menciptakan lingkungan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berintegritas,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Aji Muhawarman melalui siaran persnya, Kamis (14/5/2026).
Aji juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah menangani perkara tersebut.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang telah menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Kemenkes juga menegaskan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran untuk mencegah praktik intimidasi, perundungan, maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan tenaga kesehatan.
“Kami akan terus mengevaluasi sistem pendidikan kedokteran, terutama program residensi, guna memastikan perlindungan bagi seluruh peserta didik dari segala bentuk praktik tidak terpuji,” kata Aji.
