Mahasiswa Demo Kejagung, Minta Rumah Febrie Adriansyah Digeledah
- BEM PI menggelar aksi jilid III di depan Kejaksaan Agung pada 29 Juli 2026, menuntut pengusutan tuntas kasus yang dikaitkan dengan Febrie Adriansyah.
- Koordinator BEM PI Maulana Syahid meminta rumah Febrie Adriansyah digeledah serta kematian Sutrimo, kepala rumah tangga eks Jampidsus, diusut secara terbuka.
- Mahasiswa juga mendesak DPR mengesahkan UU Perampasan Aset, mempertanyakan kepercayaan terhadap Kejagung, serta meminta penyelidikan korupsi program MBG dan dugaan markup KDMP.
Jakarta, IDN Times - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia (BEM PI), kembali menggelar aksi jilid III di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (29/7/2026).
Pantauan IDN Times, puluhan mahasiswa menggelar aksi sejak sore hingga malam hari. Beberapa diantara mereka memakai rompi tahanan pink khas Kejagung.
Selain itu, mereka juga memakai topeng dengan wajah para tersangka kasus yang pernah ditangani Kejagung.
Mereka diantaranya adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Harvey Moeis hingga Nadiem Makarim.
Mereka berbaris di depan spanduk bertuliskan "Usut tuntas kasus Febrie Adriansyah. Menolak intervensi apapun terhadap kasus Febrie."
Di tengah barisan, seorang mahasiswa menggunakan batik dengan topeng wajah Febrie Adriansyah, tanpa menggunakan rompi tahanan.
“Segera geledah rumah Febrie Adriansyah yang sampai saat ini belum digeledah karena adanya dugaan masih ada emas dan uang triliunan di dalam rumah tersebut,” ujar Koordinator BEM PI, Maulana Syahid di lokasi.
Selain itu, mereka juga menuntut agar kasus meninggalnya kepala rumah tangga (karumga) eks Jampidsus, Febrie Adeiansyah, Sutrimo diusut tuntas.
“Lalu juga usut tuntas kematian dari penjaga rumah Febrie Adriansyah secara terbuka kepada publik,” kata dia.
BEM PI juga mendesak agar DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
“Yang ketiga, kami tidak percaya kepada Kejaksaan Agung. Yang keempat, tetap terus usut kasus korupsi di program MBG dan juga usut tuntas korupsi adanya markup anggaran di program KDMP,” ujar dia.
