Mahfud Ajak Australia Atasi Arus Pengungsi Rohingya dari Bangladesh
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengajak Pemerintah Australia untuk bersama-sama mengatasi gelombang pengungsi Rohingya dari Cox's Bazar, Bangladesh. Para pengungsi etnis Rohingya itu berada di Bangladesh karena kabur dari konflik di Myanmar.
Tetapi, sering kali mereka kembali kabur ke negara lain. Indonesia pun dijadikan negara transit dan bukan tujuan. Hal itu disampaikan oleh Mahfud ketika mengikuti pertemuan ke-9 Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM) di Melbourne. Mahfud mengatakan soal arus pengungsi yang masuk lewat jalur laut adalah salah satu tantangan keamanan maritim secara domestik dan kawasan.
"Luasnya wilayah perairan laut selain memberikan keuntungan juga menghadirkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, termasuk berbagai kejahatan transnasional yang memanfaatkan jalur laut, eksploitasi ilegal SDA serta aktivitas dari pihak-pihak yang menjadi ancaman," ungkap Mahfud dan dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis, (16/3/2023).
Terkait arus pengungsi Rohinya yang masuk ke wilayah Indonesia pada periode 2022-2023, sudah dibahas di dalam Bali Process bahwa influks itu merupakan secondary movement dengan indikasi adanya human trafficking.
Isu kedua lainnya yang digaris bawahi oleh Mahfud adalah isu penangkapan ikan secara ilegal atau (IUU Fishing). IUU Fishing juga berkaitan erat dan banyak dikontrol oleh sindikat organisasi kejahatan lintas negara atau transnasional. Sehingga, ini perlu dijadikan perhatian lebih.
"IUU Fishing mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, mengurangi penghasilan nelayan pesisir yang mata pencahariannya sangat tergantung kepada kekayaan laut," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
1. Australia akan atasi lewat kerangka kerja sama Bali Process
Sementara, perwakilan Australia dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Siber Australia, Clare O'Neil. Dia mengatakan terkait arus pengungsi, Negeri Kanguru akan kembali ke kerangka kerja sama Bali Process.
Beberapa poin di dalam Bali Process yang diteken oleh Australia antara lain menolak membawa masuk pengungsi ke Negeri Kanguru. Setiap perahu pengungsi yang ada, disetop oleh pasukan penjaga perbatasan. Dikutip laman Amnesty International, semua pengungsi dibawa ke negara ketiga seperti Nauru atau Papua Nugini untuk menjalani proses penahanan dan pemeriksaan.
Cara lainnya yang ditempuh oleh Australia, yakni memberikan bantuan pembiayaan fasilitas penahanan bagi pengungsi di Indonesia. Pembiayaan fasilitas itu turut menggandeng organisasi internasional migrasi (IOM).
Mahfud menghargai dukungan Australia terhadap Indonesia sebagai co-chair pembahasan isu tersebut di forum Bali Process. Pertemuan tingkat menteri Bali Process ke-8 telah dihelat di Adelaide pada Februari 2023 lalu.
"Indonesia berkomitmen dan berharap Australia terus mendukung prinsip burden-sharing dan shared-responsibility. Selain itu, diperlukan juga kerja sama yang erat di antara negara asal, transit dan tujuan migrasi reguler," kata dia.
2. Indonesia siap meningkatkan kerja sama agar perairan di kawasan aman
Terkait IUU Fishing, Mahfud mengatakan Indonesia siap meningkatkan kerja sama untuk menjaga keamanan maritim. Khususnya dalam upaya menjaga serta menciptakan stabilitas keamanan di kawasan.
"Saya terus mendukung keberlangsung kerja sama yang konkret antar kementerian dan lembaga teknis di bidang kemaritman kedua negara. Tidak hanya koordinasi Badan Keamanan Laut tetapi juga antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, TNI AL dan kementerian lain di bidang keamanan maritim dengan counter part masing-masing di Australia," kata Mahfud.
3. 348 pengungsi Rohingya tewas atau hilang di perairan ketika menyeberangi laut
Sementara, data yang dikutip oleh badan pengungsi PBB, UNHCR, sepanjang 2022 sudah ada 348 pengungsi yang diketahui tewas atau hilang di perairan sepanjang 2022. Angka upaya untuk menyeberangi lautan, kata Amnesty International, meningkat secara signifikan yakni 360 persen.
"Ada 3.500 warga sepanjang satu tahun terakhir yang berusaha untuk menyeberangi lautan untuk mencari tempat yang lebih baik. Sebagian besar mereka menyeberang dari Bangladesh atau Myanmar, negara asalnya," ungkap penasihat Amnesty International Australia, Graham Thom seperti dikutip dari rilis resmi mereka.
Amnesty International mendorong Australia agar menerima lebih banyak pengungsi yang berusaha menjangkau ke Negeri Kanguru. Angka yang diharapkan yakni Pemerintah Australia bersedia menerima 30 ribu pengungsi Rohingya.
