Mendikdasmen Usul Tiga Opsi Libur Sekolah Ramadan, Ini Skemanya!
- Mendikdasmen dan Menko PMK membahas wacana libur sekolah saat Ramadan.
- Ada tiga opsi usulan libur sekolah: penuh selama satu bulan, sebagian libur, dan masuk penuh selama Ramadan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, bertemu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno untuk membahas wacana libur sekolah saat bulan Ramadan.
Mu'ti mengatakan, dalam rapat tersebut keputusan libur Ramadan akan dibahas dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, karena hal ini menyangkut lintas kementerian. Dia mengatakan, saat ini terdapat usulan atau tiga opsi dari masyarakat.
"Belum, sudah ada usulannya tapi nanti kita bahas di rapat," ujar Mu'ti di Gedung Kemenko PMK usai rapat dengan Pratikno, Senin (13/1/2025).
1. Libur penuh selama Ramadan
Mu'ti mengatakan, pihaknya ada tiga opsi atau usulan libur sekolah saat Ramadan. Pertama, libur penuh selama satu bulan, sebagian libur, dan masuk penuh selama Ramadan
"Saya ikuti masyarakat, opsinya ada tiga. Ini belum keputusan ya! Pertama, mengusulkan libur penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat," kata dia.
2. Separuh libur sekolah saat Ramadan
Kemudian, lanjut Mu'ti, separuh libur Ramadan dan separuh masuk sekolah seperti yang sudah diterapkan saat ini.
"Artinya ada sebagian. Biasanya awal Ramadan itu libur, jadi misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadan sampai misalnya empat hari atau lima hari Ramadan pertama libur, kemudian habis itu masuk seperti biasa. Kemudian menjelang Idul Fitri juga libur, biasanya bisa dua hari atau tiga hari jelang Idul Fitri libur," kata dia.
3. Keputusan tunggu rapat gabungan
Usulan ketiga adalah masuk sekolah penuh seperti biasa. Menurutnya, usulan ini berasal dari masyarakat yang masih ditampung pemerintah.
"Kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik. Hingga keputusannya bagaimana, nanti menunggu setelah kami ada rapat gabungan bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasi oleh Pak Menko PMK," kata dia.
