Momen Prabowo Tanggapi Kritik Pembahasan RUU Minim Partisipasi Publik
- Presiden Prabowo menjawab pertanyaan Najwa Shihab tentang proses legislasi pembentukan undang-undang di DPR yang minim partisipasi publik.
- Prabowo percaya dengan posisi Polri yang di bawah Menko Polkam dan diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta akan memperhatikan RUU Polri secara khusus.
- Prabowo berjanji untuk memperbaiki partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang dengan membicarakannya dengan tokoh koalisi agar terjadi transparansi.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menjawab soal proses legislasi dalam pembentukan undang-undang di DPR yang minim partisipasi publik. Seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, Kejaksaan hingga Penyiaran.
Jawaban itu diungkap Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab bersama enam pemimpin redaksi media nasional, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).
Awalnya, Founder Narasi Najwa Shihab menyinggung kekhawatiran masyarakat tentang wewenang aparat yang diperbesar, sedangkan peran warga negara diperkecil.
Najwa kemudian melontarkan pertanyaan spesifik terkait RUU Polri yang kini juga disorot, karena bakal menambah kewenangan dan minim pengawasan.
“Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecahan seksual perwira, dari mulai korupsi, dari bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan aparat,” kata Najwa.
“Saya ingin tahu pendapat Bapak sebagai Presiden pribadi, Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya, atau justru malah harus ditambah pengawasan dan kewenangannya diperkecil, Pak Presiden?” lanjutnya.
1. Prabowo bakal memberikan perhatian khusus terhadap RUU Polri
Prabowo pun menjawab dan mengaku percaya dengan posisi Polri yang di bawah Menko Polkam, dan diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta sistem politik yang bakal menggodok undang-undang.
Namun demikian, untuk RUU Polri kali ini, Prabowo mengaku bakal memperhatikan secara khusus.
“Saya akan kasih perhatian khusus sekarang, mungkin alinea demi alinea (RUU Polri) akan saya pelajari,” ujar Prabowo.
Prabowo kemudian menjelaskan, polemik RUU TNI sebenarnya hanya bermasalah soal penambahan usia pensiun. Ia memastikan, selain itu tak ada yang berubah.
Pernyataan Prabowo itu kemudian ditimpali Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis.
“Tapi kita nggak tahu ada apa nggak Pak, soalnya nggak pernah dibuka (RUU TNI),” kata Uni Lubis.
“Tapi kan dipelajari oleh semua partai, termasuk partai oposisi di luar pemerintahan kita, bener nggak?” jawab Prabowo.
2. Prabowo berjanji akan perbaiki mekanisme pembahasan RUU
Najwa lantas kembali menyinggung proses pembentukan RUU TNI yang sempat dibahas di sebuah hotel. Sehingga tak ada partisipasi rakyat untuk ikut membahas.
“Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun, Anda paham kan kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsenyir, mereka kerja berapa hari tanpa berhenti lho,” ujar Prabowo.
Terkait partisipasi publik, Prabowo pun berjanji bakal memperbaikinya.
“Itu oke, mekanisme itu bisa kita perbaiki, tapi kan ada beredar naskah-naskah karangan kan begitu kan?” kata Prabowo.
“Karena naskah resminya tidak diberikan, Pak,” timpal Najwa.
“Iya, come on. Anda kan punya wakil rakyat, kan ada sekian ratus wakil rakyat, tidak semua di pemerintahan, bener nggak?” kata Prabowo.
“80 persen koalisi Bapak,” jawab Najwa.
“Iya, 80 persen oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu lho, ya kan? Ngaku bahwa ini draf, ya kan? Kita aja belum, saya sendiri sebagai Presiden belum bikin surat ke DPR,” kata Prabowo.
3. Prabowo bakal minta Mensesneg umumkan naskah asli RUU
Untuk menyelesaikan terkait kritik pembentukan undang-undang ini, Prabowo akan membicarakannya dengan tokoh koalisi agar terjadi transparansi.
“Setiap undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder dibahas. Tapi juga kita harus mungkin Mensesneg dan tokoh-tokoh kita bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya, supaya gak beredar macam-macam, fiks,” ujar Prabowo.
