MPR Bakal Surati Prabowo, Minta Perhatikan Anggaran Pendidikan
- Golkar soroti potret suram pendidikan di Indonesia, termasuk fasilitas sekolah yang tidak layak dan angka anak-anak tidak sekolah mencapai 24 persen.
- Golkar soroti kebijakan pendidikan yang sering berubah tanpa evaluasi matang
- Harap seluruh anggaran pendidikan 2026 dialokasikan untuk pendidikan dasar menengah dan tinggi, bukan untuk sekolah kedinasan.
Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Marcus Mekeng menyatakan, pihaknya akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memperhatikan anggaran pendidikan dasar, menengah dan tinggi di republik ini.
Mekeng mengatakan, pemerintah memang telah menetapkan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya anggaran tersebut masih belum sesuai. Padahal, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi masih perlu perhatian serius oleh pemerintah.
"Jadi kami akan menyurat ke pak presiden karena minggu lalu kami bertemu dengan ketua MPR pun, dia menanyakan, kenapa 20 persen anggaran pendidikan kita, tapi pendidikan kita kok tidak bagus?" kata Mekeng dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
1. Soroti potret suram pendidikan di Indonesia
Mekeng juga menyoroti berbagai persoalan serius di sektor pendidikan. Misalnya, banyak fasilitas-fasilitas sekolah di daerah tidak layak serta guru-guru tidak dibayar dengan layak, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti berbagai angka yang mencerminkan potret suram dunia pendidikan Indonesia saat ini.
Berdasarkan data, anak-anak yang tidak sekolah mencapai 24 persen, anak-anak yang tamat SD hanya ada 22 persen, tamat S1 sampai S3 baru 4,8 persen, sisanya tamat SMP dan SMK.
"Jadi inilah potret kita dan kalau potret ini tetap kita pertahankan, kami Fraksi Partai Golkar tidak yakin kita bisa mencapai cita-cita Indonesia emas pada tahun 2045," kata Mekeng.
2. Soroti kebijakan yang sering berubah
Mekeng juga menyoroti ketidakstabilan kebijakan pendidikan di Indonesia yang dinilai menghambat kemajuan kualitas sumber daya manusia. Ia mengkritik kebijakan pendidikan yang terlalu sering berubah tanpa evaluasi yang matang.
Dia mengatakan, sebuah kebijakan itu haruslah berkesinambungan, khususnya dalam sektor pendidikan. Tidak bisa satu pemerintahan berganti pemerintah, berganti juga kebijakan yang ditempuh karena hasilnya tidak akan sesuai dengan kebutuhan.
"Jadi arah itu harus dirumuskan, jadi tidak salah cetak anak didik. Ke depan kita sudah mulai berkecimpung dengan dunia IT, dunia digital, tentunya anak didik pun harus disiapkan dengan hal-hal yang demikian. Kebijakannya pun diarahkan ke sana," kata Mekang.
3. Harap seluruh anggaran pendidikan 2026 dialokasikan
Lebih lanjut, Mekeng berharap, pada tahun 2026, anggaran pendidikan, mayoritas diberikan kepada pendidikan dasar menengah dan tinggi.
Ia juga meminta pemerintah agar tidak menggunakan dana abadi pendidikan untuk mendanai sekolah kedinasan. Menurut dia, pemerintah harus menetapkan anggaran khusus untuk sekolah-sekolah kedinasan.
Sebab, dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah memerintahkan bahwa anggaran pendidikan itu adalah untuk pendidikan dasar menengah dan tinggi bukan untuk sekolah kedinasan. Kendati, dia menegaksan, MPR RI bukan berarti anti terhadap sekolah kedinasan.
"Kami minta kedinasan pun itu disiapkan anggaran, tapi tidak mengambil anggaran dari pendidikan," kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.
