AHY Ungkap Pesan Khusus SBY ke Prabowo dalam Pertemuan 3,5 Jam di Istana
- AHY mengungkap pertemuan 3,5 jam antara SBY dan Presiden Prabowo berlangsung akrab, membahas kondisi geopolitik serta pesan agar pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, energi, dan pangan.
- SBY menekankan pentingnya kesiapan pemerintah menghadapi dunia yang rapuh dan penuh ketidakpastian, sementara AHY menyerahkan kepada Prabowo untuk menjelaskan posisi Indonesia di Board of Peace.
- Kementerian Luar Negeri memastikan pembicaraan terkait Board of Peace dihentikan sementara akibat konflik baru di Timur Tengah, dengan fokus diplomasi kini bergeser ke situasi Iran dan negara Teluk.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkap pertemuan 3,5 jam yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, berlangsung akrab. Selain dia, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut hadir. Dalam dokumentasi yang ada, SBY duduk di samping kanan Presiden Prabowo Subianto.
Dia duduk di area tengah. Sebelah kiri Prabowo, duduk Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo. Di belakang Prabowo duduk dua orang kepercayaannya, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Kue-kue jajanan pasar seperti lemper dan pastel sudah disajikan di meja. Selain itu, para tamu yang hadir hanya membawa buku catatan atau catatan kecil. Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang turut membuka tablet.
AHY mengatakan pada Selasa malam lalu, Prabowo turut mendengarkan dengan baik banyak masukan yang penting dan relevan mengenai kondisi geopolitik. Ia menilai masukan itu memperkaya pengetahuan Prabowo dalam mengambil kebijakan yang strategis.
SBY, kata AHY, mendukung penuh upaya Prabowo dan pemerintah dalam mencari solusi. Dalam pandangan AHY, hanya mantan-mantan presiden yang bisa memahami situasi sulit yang kini dialami Prabowo.
"Mungkin yang paling tahu kompleksitas pengambilan kebijakan tertinggi ya Beliau-Beliau lah yang pernah menjadi presiden. Tentu setiap masa, era, tantangannya bisa berbeda-beda. Pada prinsipnya pada akhirnya keputusan yang diambil seringkali dilematis," ujar pria yang akrab disapa AHY itu usai acara buka puasa di Jakarta Selatan, Rabu malam (4/3/2026).
Dilema-dilema yang dihadapi antara menjadi warga dunia yang tidak bisa cuek terhadap situasi yang sedang terjadi di belahan dunia lain. Namun, di sisi lain, juga ada kepentingan nasional yang harus diperjuangkan.
"Indonesia negara besar, 280 juta orang dengan populasi penduduk muslim yang terbesar di dunia juga, di kawasan yang sangat strategis. Tentu selalu diharapkan peran sertanya," tutur dia.
1. SBY ingatkan Prabowo agar tetap kokoh dalam memastikan keamanan ekonomi
Lebih lanjut, AHY menyampaikan dalam pertemuan selama 3,5 jam tersebut, SBY turut menyampaikan pesan penguatan bagi Prabowo agar terus kokoh. Selain itu, fiskal, ekonomi, energi, dan pangan harus aman.
"Pak SBY juga mengingatkan agar Indonesia bersama bangsa-bangsa lainnya segera mencari solusi agar terjadi perdamaian," katanya.
Ia juga mengatakan SBY menyampaikan di dunia yang begitu rapuh, penuh ketidakpastian dan kejutan, maka pemerintah harus siap melakukan penyesuaian dan langkah-langkah taktis. Namun, AHY enggan menjelaskan lebih lanjut langkah-langkah taktis apa saja yang didorong oleh SBY.
"Saya rasa Beliau sendiri yang bisa menjelaskan hal itu," tutur dia.
2. AHY serahkan Prabowo yang jelaskan posisi Indonesia di Board of Peace (BoP)
Sementara, ketika IDN Times menanyakan apakah dalam pertemuan selama 3,5 jam turut disinggung mengenai posisi Indonesia di forum Dewan Perdamaian pasca-konflik terbaru di Timur Tengah, AHY menyerahkan kepada Prabowo untuk menyampaikan respons itu lebih lanjut.
Sejak muncul agresi militer Israel dan AS terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, dorongan agar Indonesia hengkang dari Board of Peace (BoP) semakin menguat. Sebab, ketua BoP bersama Israel malah membuka peperangan baru dengan Iran. Sedangkan, misi untuk mendamaikan dan melakukan rekonstruksi di Palestina menjadi terabaikan.
"Saya rasa Beliau sendiri yang bisa menjelaskan itu. Yang jelas Beliau menyampaikan banyak sekali pertimbangan. Dalam dunia yang begitu fragile, penuh dengan ketidakpastian, kita harus bersiap-siap untuk dinamis dan harus mampu melakukan penyesuaian," katanya.
Sementara, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, mengatakan hingga saat ini belum ada niat dari Prabowo untuk hengkang dari BoP. Dalam pandangannya, keanggotaan Indonesia bisa berubah jika ada evaluasi dengan beberapa negara lain yang berada di dalam forum tersebut.
"Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi seperti itu," ujar Paloh usai silaturahmi bersama Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa malam kemarin.
3. Pembicaraan mengenai BoP disetop sementara
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui pascapecah konflik baru di Timur Tengah, pembicaraan mengenai kelanjutan Board of Peace (BoP) dihentikan sementara. Sebab, fokus yang ada kini teralihkan ke isu Iran dan negara-negara Teluk yang terdampak agresi militer Israel dan AS ke Tehran.
"Ya ini sekarang pembicaraan BOP semuanya kan on hold ya. Semua apa namanya perhatian shifted (teralihkan) ke situasi di Iran gitu kan," ujar Sugiono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa malam, 3 Maret 2026.
Indonesia, kata Sugiono, juga terus melakukan koordinasi dengan negara-negara di Timur Tengah soal Board of Peace. Sebab, sejumlah negara yang tergabung dalam Board of Peace juga turut terdampak akibat eskalasi di Timur Tengah.
“Kalau masalah Board of Peace ya kita tetap juga sama teman-teman kita, konsultasi dan konsolidasi dekat gitu ya dengan rekan-rekan kita yang ada di Teluk gitu. Karena mereka juga, ya, mengalami diserang gitu. Karena mereka juga kan ada di BoP juga kan," tutur dia.
Ia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan komunikasi via telepon dengan mayoritas pemimpin negara-negara Teluk. "(Semua) Sudah telepon, yang masih menunggu waktunya mungkin MBS (Arab Saudi). Yang lain sudah," kata dia.
Hanya saja, Sugiono tak mengungkap isi pembicaraan telepon karena bersifat komunikasi antara kepala negara itu.
