Muncul Petisi Pemakzulan Jokowi, Moeldoko Anggap Tak Produktif
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, buka suara terkait munculnya petisi pemakzulan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Menurutnya, selama ini Presiden Jokowi mendapat respons positif dari masyarakat terkait kinerjanya memimpin pemerintahan.
"Ya begini, pemerintah atau Pak Jokowi khususnya mendapatkan apa itu, apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia. Atas kepemimpinannya. Itu poin pertama," ujar Moeldoko di kantor KSP, Jakarta, Senin (15/1/2024).
1. Moeldoko anggap tak produktif
Mantan Panglima TNI itu meminta agar tak ada kepentingan lain di tengah proses kampanye Pemilu 2024. Menurutnya, petisi yang dibuat itu merupakan hal tak produktif.
"Jangan ada agenda-agenda lain yang menurut saya tidak produktif lah, seperti itu. Tidak produktif bagi masyarakat dan tidak produktif bagi pemerintahan karena concern yang pertama, presiden masih sangat concern untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, yang relatif tinggal beberapa bulan. Ini kita gas habis-habisan. Kita gas pol istilahnya untuk menuntaskan berbagai program-program pemerintah," kata dia.
2. Pemerintah juga fokus terhadap pemilu damai
Selain itu, pemerintah juga sedang fokus menjaga agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Sehingga, masyarakat tak terbelah hanya karena pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Berikutnya pemerintah juga sangat concern mengikuti jalannya pemilu yang baik di Indonesia. Jadi itu kira-kira," ucap dia.
3. Moeldoko jawab soal peringatan JK minta Jokowi netral
Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga menjawab mengenai peringatan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla yang meminta Presiden Jokowi untuk netral pada Pilpres 2024. Selain itu, JK juga meminta aparat baik ASN, TNI dan Polri juga netral.
"Selalu saya mengatakan ini penyakit tahunan. Per lima tahun sekali akan muncul persoalan netralitas. Kami mantan Panglima TNI bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kultur baru yang terjadi di jajaran TNI. Sudah ada sebuah perubahan yang sangat signifikan atas kultur baru di TNI. Jadi jangan lagi TNI yang sudah baik, selalu diganggu persoalan netralitas. Itu mengganggu konsentrasi TNI," paparnya.
