Nihil Pimpinan Perempuan Komisi VIII, Formappi: Perspektif Diabaikan
- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kekhawatiran tidak adanya pimpinan perempuan di Komisi VIII DPR yang membidangi urusan perempuan dan anak.
- Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan hal tersebut berpotensi membuat perspektif perempuan terabaikan dalam pengambilan keputusan.
Jakarta, IDN Times - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kekhawatiran mengenai tidak adanya pimpinan perempuan di Komisi VIII DPR yang membidangi urusan perempuan dan anak.
Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan, hal tersebut berpotensi membuat perspektif perempuan terabaikan dalam pengambilan keputusan.
“Tentu saja ada laki-laki juga yang punya perspektif perempuan itu, tetapi tentu tak bisa membenarkan untuk mengabaikan kehadiran perempuan sendiri,” kata dia kepada IDN Times, Senin (28/10/2024).
1. Kekhawatiran pada representasi perempuan
Lucius mengatakan, memang tidak bisa dipastikan bagaimana kondisi ke Komisi VIII ke depan dengan porsi yang berisi ketua dan wakil ketua tanpa representasi perempuan.
“Proses lebih banyak ditentukan oleh dinamika politik ketimbang oleh faktor lain yang lebih mendasar seperti representasi perempuan ini,” kata dia.
2. Pentingnya tuntutan representasi perempuan
Tuntutan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga legislatif, menurut dia, sangat penting.
Walaupun ada laki-laki yang memiliki perspektif perempuan, kata dia, tidak bisa dibenarkan mengabaikan kehadiran perempuan itu sendiri.
3. Komisi yang mengampu isu perempuan dan anak hanya diisi laki-laki
Saat ini, DPR memiliki 13 komisi. Komisi VIII DPR RI mengampu bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan anak. Namun pimpinan komisi ini seluruhnya laki-laki yang dipimpin Marwan Dasopang sebagai Ketua dari PKB dan empat wakilnya, yakni Abidin Fikri dari PDIP, Singgih Januratmoko dari Partai Golkar, Abdul Wachid dari Partai Gerindra serta Ansory Siregar (PKS).
Namun, ada tiga komisi yang level pimpinannya diisi oleh perempuan, yakni Komisi IV oleh Siti Hedianti atau Titik Soeharto dari Gerindra, Komisi VI oleh Anggia Ermarini dari PKB, Komisi IX oleh Felly Estelita dari NasDem, dan Komisi X oleh Hetifah Sjaifudin dari Golkar.
