Nusron Absen Raker DPR Usai Anak Buah di BPN Bogor Kena OTT KPK
- Nusron Wahid tidak menghadiri rapat kerja Komisi II DPR dan diwakili Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.
- Rapat di Kompleks Parlemen membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan Aset BUMD, serta dihadiri gubernur dan Tito Karnavian.
- KPK mengamankan 17 orang terkait dugaan korupsi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, termasuk seorang dirjen dan dua kepala kantah.
Jakarta, IDN Times - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid memilih absen dan hanya mengirim utusan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, yang digelar hari ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026), setelah anak buah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sehari sebelumnya.
Agenda rapat hari ini membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan Aset BUMD. Nusron diwakili oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan. Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah gubernur dan Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Ketidakhadiran Nusron, sempat disinggung Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda.
"Yang saya hormati, Saudara Wakil Menteri ATR/BPN, beserta seluruh jajaran, yang hari ini biasanya berdua dengan menterinya," kata Rifqi membuka rapat.
Saat diminta penjelasan alasan Nusron absen dalam rapat tersebut, Ossy enggan menjawab. Namun, Politikus Demokrat itu menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau APH siapa pun," kata dia.
KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Mereka yang diamankan termasuk seorang direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN dan dua kepala kantor pertanahan (kantah).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, seluruh pihak tersebut masih dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan.
“Total saat ini yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan ini sejumlah 17 orang ya. Di antaranya ada Dirjen, kemudian dua Kepala Kantah,” kata Budi, dikutip Selasa (15/9/2026).
