OTT Bupati Lampung Tengah, Uang Rp193 Juta-850 Gram Logam Mulia Disita
- KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah dan empat pihak lain sebagai tersangka korupsi setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan.
- Uang Rp193 juta dan 850 gram emas disita dalam operasi tangkap tangan tersebut.
- Tersangka diduga melanggar Pasal 12, Pasal 11, Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan empat pihak lainnya, sebagai tersangka korupsi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Selain Ardito, empat tersangka lainnya adalah Riki Hendra Saputra selaku Anggota DPRD Lampung Tengah, Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito, Anton Wibowo selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah, serta Mohamad Lukman Sjamsuri selaku pihak swasta dari PT Elakaka Mandiri.
Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang Rp193 juta dan logam mulia seberat 850 gram.
"Rp135 juta diamankan dari kediaman pribadi AW dan Rp58 juta diamankan dari rumah RNP," ujar Pelaksana Harian (Plh) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungky Hadipratikno, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
"Logam mulia seberat 850 gram yang diamankan dari kediaman RNP," imbuhnya.
Ardito, Anton Wibowo, Ranu Hari Prasetyo, dan Riki Hendra Saputra diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Sedangkan, Mohamad Lukman Sjamsuri diduga melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
