Pakar: Ambil Alih Demokrat Bisa Muluskan Rencana Presiden 3 Periode
Jakarta, IDN Times - Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar mengatakan kudeta Partai Demokrat yang dilakukan oleh kubu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko adalah salah satu langkah untuk melancarkan rencana jabatan presiden tiga periode. Sebab, Zainal menilai belakangan ini MPR juga tengah kembali membicarakan soal wacana amandemen 1945.
"Saya lihat MPR belakangan kembali rajin bicara soal amandemen. Saya lihat pengambilalihan Demokrat bisa jadi untuk memuluskan itu. Karena dengan pengambilalihan penuh itu, dia (pemerintah) menguasai seluruh kekuatan partai," ucap Zainal dalam diskusi Political and Public Policy Studies (P3S) secara daring, Kamis (11/3/2021).
1. Jabatan tiga periode akan memungkinkan adanya kekuasaan yang otoriter
Menurut Zainal, dengan sistem presidential yang digunakan di Indonesia saat ini memang memiliki masalah dasar, seperti adanya kemungkinan kekuasaan yang otoriter. Ia menambahkan, apabila jabatan presiden ditambah satu periode lagi, maka akan semakin kuat.
"Padahal dengan dua periode aja sangat mungkin dikaitkan dengan pola dukungan partai. Dan kalau sekarang dibiarkan lagi menurut saya akan semakin kuat," ujarnya.
2. Pengambilalihan Partai Demokrat dinilai salah satu cara untuk amandemen 1945
Zainal menyampaikan, politik penuh dengan trik. Sebab, kata dia, politik tidak memperhitungkan sesuatu yang baik, melainkan memperhitungkan kekuasaan. Sehingga, pengambilalihan Partai Demokrat dinilainya salah satu cara agar bisa melakukan amandemen 1945.
"Saya tidak sedang berasumsi, saya tidak sedang menuduh. Ada baiknya kita berhati-hati, jangan-jangan pengambilalihan itu jalan untuk mempermulus termasuk berbagai cara yang seakan-akan dipakai untuk membenarkan. Seperti pura-pura mau mengadakan amandemen untuk GBHN, tapi sebenarnya di ujungnya adalah upaya untuk mendorong soal jabatan-jabatan presiden ini," tuturnya.
3. Ide jadikan jabatan presiden jadi tiga periode dinilai berbahaya
Oleh karena itu, Zainal menyarankan agar upaya menjadikan jabatan presiden jadi tiga periode dihentikan. Alasannya, semakin lama seseorang berkuasa, semakin berbahaya.
"Karena menurut saya berbahaya. Belum lagi kalau kita bicara pada level adanya upaya untuk melakukan itu, dengan selain mengubah konstitusi, itu memastikan dukungan partai kuat sekali," ucapnya.
