PDIP Bantah Puan dan Luhut Bertemu di Bali untuk Bahas Klaim Big Data
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ikut menanggapi informasi pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di Bali pekan lalu. Hasto tak membantah pertemuan itu memang terjadi. Namun, ia membantah pertemuan tersebut membahas klaim big data menyangkut penundaan Pemilu 2024.
"Kalau big data yang 110 juta gak usah dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya. Pak Luhut sendiri kan tidak mau declare (sumber data) itu, sehingga terbantahkan oleh dirinya sendiri. Sehingga, tidak perlu dibahas oleh Ketua DPR," ungkap Hasto pada acara 'Banteng Ride & Night Run' di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022).
Ia menambahkan isi pembicaraan keduanya tidak lebih dari peran Luhut sebagai pembantu presiden dan Puan selaku Ketua DPR. Konfirmasi pertemuan keduanya juga disampaikan oleh juru bicara Luhut, Jodi Mahardi.
Pertemuan keduanya terjadi pada di Hotel St Regis pada 24 Maret 2022. "Kebetulan ketemu ketika sedang makan pagi," ungkap Jodi, Minggu (27/3/2022).
Meski dibantah membahas isu penundaan Pemilu, Direktur Lokataru Haris Azhar tak percaya klarifikasi yang disampaikan PDIP. Apa kata Haris soal pertemuan Puan dan Luhut?
1. Pertemuan Puan-Luhut saat sarapan pagi tetap buka peluang lobi agar Pemilu 2024 ditunda
Sementara, dalam diskusi virtual, Direktur Lokataru Haris Azhar tak percaya begitu saja terhadap klarifikasi dari pihak PDIP. Menurutnya, pertemuan saat sarapan pagi itu tetap membuka lobi-lobi agar Pemilu 2024 ditunda.
"Teman-teman sudah melihat gambar bagaimana Puan Maharani kemarin sarapan bareng Luhut Binsar Pandjaitan. Nah, lobi-lobi itu di sektor kekuasaan berjalan untuk memuluskan penundaan, satu periode lagi," ungkap Haris pada diskusi virtual, Sabtu (26/3/2022).
Haris menilai upaya-upaya semacam ini akan terus dilakukan guna memuluskan wacana penundaan agenda Pemilu 2024 ditunda. Ia mewanti-wanti bila upaya itu dibiarkan, maka nilai demokrasi di Indonesia akan semakin tergerus.
"Setelah (diperpanjang) satu periode satu lagi, habis itu anaknya (presiden) atau siapanya (naik jadi presiden). Modelnya seperti itu," katanya.
Ia pun mendorong agar upaya menghidupkan demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat lewat forum-forum hingga aksi solidaritas perlu terus dilakukan.
2. Luhut ogah buka sumber klaim big data di media sosial
Sementara pernyataan Luhut soal big data berisi 110 juta akun di media sosial yang dukung agar Pemilu 2024 ditunda menjadi bumerang. Pernyataan Luhut tersebut dibantah ahli di bidang teknologi informasi (TI). PDIP pun ikut membantah klaim Luhut yang menyebut pemilih mereka ikut mendukung agar Pemilu 2024 ditunda satu hingga tiga tahun.
Kini, publik pun mempertanyakan klaim big data yang pernah disampaikan Luhut ketika diwawancarai Deddy Corbuzier. Namun, mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu justru ogah mengungkap dari mana sumber big data tersebut.
"Ya, janganlah. Untuk apa dibuka?" ujar Luhut ketika ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, 15 Maret 2022.
Alih-alih membuka sumber datanya, Luhut malah menyebut teknologi sudah berkembang dengan pesat. Sehingga, ia menegaskan big data yang disampaikannya tidak mengada-ada.
"Ya pasti ada-lah (sumber datanya). Masak (saya) bohong," ujar dia.
Ia kembali menyampaikan wacana agar Pemilu 2024 ditunda berasal dari aspirasi masyarakat di lapangan. Menurutnya, publik justru bertanya-tanya untuk apa dana sebesar itu dihabiskan untuk Pemilu Presiden.
"Masyarakat itu bertanya kita masih sibuk loh dengan COVID. Keadaan kan masih begini (perekonomian terpuruk). Kenapa kita mesti buru-buru (mengadakan pemilu untuk pilih presiden baru)," kata pria berusia 74 tahun ini.
3. Puan tegaskan Pemilu akan digelar 14 Februari 2024
Sementara, Puan menegaskan, sejak awal pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR sudah sepakat Pemilu bakal digelar pada 2024. Respons Puan itu sebagai jawaban tegas tidak ada upaya dari parlemen untuk menunda Pemilu 2024.
"Terkait dengan (wacana) penundaan Pemilu, pimpinan DPR sesuai dengan mekanismenya bahwa DPR dan pemerintah sudah menyepakati Pemilu itu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," ujar Puan ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube DPR, 15 Maret 2022.
"Jadi, kita jalankan saja mekanisme yang saat ini sudah berjalan seperti yang telah disepakati sebelumnya," kata dia lagi.
Posisi Puan berdiri ketika memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara menarik, karena ia didampingi Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjadi pihak pertama yang melempar wacana agar Pemilu 2024 sebaiknya ditunda satu hingga tiga tahun mendatang.
Dalam keterangannya, 26 Februari 2022, Cak Imin menilai Pemilu sebaiknya ditunda satu hingga dua tahun ke depan karena tak ingin menghancurkan masa pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemik COVID-19. Bahkan, Cak Imin mengklaim memiliki big data di media sosial yang mendukung wacana agar Pemilu 2024 ditunda.
