PDIP Ingin Isu Krisis Energi Momentum Perbaiki Transportasi publik
- Irine Yusiana Roba Putri dari PDIP menilai krisis energi harus dijadikan momentum pemerintah untuk memperbaiki sistem transportasi publik secara struktural dan berkelanjutan.
- Irine menyoroti dominasi kendaraan pribadi yang membuat konsumsi BBM nasional boros serta mendorong peralihan masyarakat ke transportasi umum.
- Ia menyarankan subsidi energi dialihkan ke investasi transportasi publik agar efisien, hemat energi, dan mendukung akses masyarakat tanpa membatasi mobilitas.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Irine Yusiana Roba Putri, menyarankan kepada pemerintah agar menyikapi isu krisis energi dengan baik. Terlebih, perjanjian damai antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel belum disepakati.
Oleh karena itu, dia mendorong agar isu krisis energi ini menjadi momentum pemerintah memperbaiki sistem transportasi publik.
"Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons kondisi ini melalui skema pengendalian permintaan dan mobilitas, tapi hal tersebut belum menjawab tantangan jangka panjang. Namun, langkah tersebut belum menyentuh transformasi sistem transportasi secara struktural.," ujar Irine dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
1. Indonesia masih belum bisa beralih ke transportasi publik
Menurut Irine, saat ini, masyarakat Indonesia belum bisa beralih ke transportasi publik. Hal itu terlihat dari masih banyaknya kendaraan pribadi di jalan raya.
Irine menganggap, hal itu menjadi salah satu faktor borosnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
“Sektor transportasi memang paling rentan. Lebih dari separuh konsumsi BBM nasional berasal dari sini, dan masih sangat didominasi kendaraan pribadi. Akibatnya, sistem kita boros energi, tidak efisien, dan sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia,” kata dia.
2. Subsidi energi bisa dialihkan ke investasi di tranportasi publik
Irine kemudian menyarankan agar subsidi energi bisa dialihkan secara bertahap ke investasi di sektor transportasi publik.
"Kita harus segera mereorientasi subsidi energi, alihkan secara bertahap dari subsidi BBM kendaraan pribadi menjadi subsidi operasional dan pengembangan angkutan umum yang berkelanjutan,” ucap dia.
3. Investasi transportasi publik bukan hanya kebijakan sosial
Menurut Irine, investasi transportasi publik bukan hanya kebijakan sosial, tapi juga bisa menghemat energi hingga kemacetan.
“Krisis energi tidak boleh dijawab hanya dengan membatasi mobilitas. Masyarakat harus tetap bisa mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan dengan mudah. Komisi V DPR RI akan mendorong agar krisis ini benar-benar menjadi titik balik menuju sistem transportasi Indonesia yang efisien, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Irine.
