PDIP Pertanyakan Pemerintah Gabung BoP Tak Konsultasi Dulu dengan DPR
- Komarudin Watubun dari PDIP mengkritik keputusan pemerintah bergabung dengan Board of Peace tanpa konsultasi DPR, menilai langkah itu melanggar Pasal 11 UUD 1945 dan berpotensi menimbulkan polemik publik.
- Ia juga mempertanyakan rencana pengiriman 8.000 pasukan ke Gaza serta sumber anggarannya, menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan parlemen dalam kebijakan luar negeri yang berdampak besar.
- Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP bertujuan mendukung perdamaian Gaza dan solusi dua negara, sekaligus memperkuat posisi diplomatik RI di Timur Tengah.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, mempertanyakan langkah Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace (BOP). Dia menilai, pemerintah melakukan tindakan sepihak tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Komarudin menyoroti minimnya komunikasi pemerintah dengan parlemen terkait kebijakan strategis ini. Padahal, keputusan tersebut membawa dampak besar bagi kehidupan bernegara.
Komarudin mengatakan, langkah pemerintah bergabung dengan organisasi internasional bukan sekadar keputusan pribadi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menyangkut keselamatan bangsa dan memiliki konsekuensi luas. Dia merujuk pada Pasal 11 UUD 1945 sebagai landasan hukum yang wajib dipatuhi.
"Kasihan masyarakat yang terjebak pro-kontra berkepanjangan di publik. Kalau dari awal masalah ini dibicarakan di DPR, hal ini tidak perlu terjadi. Bagaimanapun, menurut Pasal 11 UUD 1945, perjanjian internasional harus mendapat persetujuan DPR," ujar Komarudin di Jakarta, dikutip Jumat (27/2/2026).
1. Pertanyakan anggaran pengiriman 8.000 pasukan
Komarudin kemudian menyoroti wacana Presiden Prabowo yang ingin mengirim 8.000 pasukan ke Gaza, Palestina. Dia juga mempertanyakan mengenai anggarannya.
"Ini urusan hubungan internasional yang berdampak luas. Mengirim 8.000 pasukan itu butuh biaya besar. Uang dari mana? Itu uang negara. Sementara kondisi rakyat kita sedang susah, banyak musibah di mana-mana yang juga butuh biaya," ujar Komarudin.
Dalam kesempatan itu, Komarudin menyinggung peran para menteri atau pembantu Presiden. Mereka dianggap gagal memberikan informasi komprehensif dan pertimbangan matang kepada Kepala Negara sebelum keputusan diambil.
Komarudin mengatakan, pemerintah masih punya kesempatan memperbaiki prosedur. Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi, bukan negara dengan kekuasaan absolut.
Membawa persoalan ini ke meja parlemen dianggap masih bisa. Hal tersebut penting untuk menghindari saling menyalahkan apabila terjadi masalah di masa depan.
"Kita ini negara demokrasi, negara hukum, bukan absolut kekuasaan Presiden. Tidak ada kata terlambat. Daripada kita menyesal di kemudian hari dan saling menyalahkan, lebih baik dibahas sekarang," kata dia.
2. Prabowo klaim gabung BoP bagian dari mendukung kemerdekaan Palestina
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan alasan Indonesia mau bergabung karena yakin penderitaan rakyat Gaza juga bisa berkurang. Indonesia tidak pernah mundur untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina.
"Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang," ujar Prabowo di sela-sela acara Word Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Kamis (22/1/2026).
Prabowo mengatakan, bantuan kemanusiaan juga sudah banyak yang masuk ke Gaza. Menurutnya, negara yang ingin perdamaian di Gaza, bisa masuk ke dalam BoP.
Selain itu, Indonesia bergabung juga untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), bukan menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina.
Indonesia akan menggunakan partisipasi ini untuk menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, dan pemulihan tata kelola sipil Palestina yang sah.
"Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk, saya sangat berharap Indonesia bisa ikut serta. Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina," kata Prabowo.
3. Prabowo juga ceritakan RI masuk BoP saat bertemu Raja Abdullah II
Prabowo juga menceritakan alasan Indonesia masuk BoP saat bertemu Raja Raja Yordania Hasyimiah, Abdullah II ibn Al Hussein, di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2/2026).
Prabowo menegaskan posisi Indonesia terkait upaya perdamaian di Timur Tengah. Dia menyampaikan langkah konkret Indonesia, termasuk dukungan terhadap inisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Prabowo menjelaskan keterlibatan aktif Indonesia dalam mencari solusi jangka panjang bagi konflik Palestina. Salah satu langkah yang diambil adalah bergabung dalam BoP.
Selain itu, Prabowo menyatakan dukungan Indonesia terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah ini diambil demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.
"Itulah sebabnya ketika kami diundang untuk bergabung dalam Board of Peace dan mendukung rencana 20 poin dari Presiden Donald Trump, semuanya dilakukan dengan tujuan dan upaya untuk melakukan apa pun yang kami bisa, guna mencapai solusi yang langgeng tersebut," kata Prabowo.
