Pejabat DKI Naik Transjakarta ke Balai Kota Saat Pelantikan
- ASN Pemprov DKI Jakarta wajib gunakan transum tiap Rabu sesuai instruksi gubernur nomor 6 tahun 2025
- Walikota Jakarta Selatan Munjirin menggunakan angkutan umum menuju Balai Kota saat pelantikan dirinya sebagai Walikota Jakarta Timur
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Budi Awaludin bersama pejabat lain menggunakan Transjakarta untuk menghadiri acara di Balai Kota
Jakarta, IDN Times - Sejumlah pejabat berdatangan ke Balai Kota tanpa menggunakan mobil dinas di tengah hujan deras. Hal ini sesuai Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang penggunaan angkutan umum massal bagi pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta setiap Rabu.
Pantauan IDN Times, Walikota Jakarta Selatan Munjirin sempat memperbaiki celana putih saat menuju Balai Kota. Dia bersama istri serta staf menggunakan angkutan umum untuk menghadiri pelantikan dirinya sebagai Walikota Jakarta Timur.
"Naik busway tadi,'" katanya, Rabu (7/5/2025).
1. Kepala Disdukcapil naik Transjakarta
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Budi Awaludin datang ke balai kota bersama sejumlah pejabat lain mengunakan Transjakarta.
"Enak banget, asik banget. Ini pengalaman indah sepanjang sejarah hidup kita lho. Angkutan umum kita tuh sudah keren banget, asli keren," ujarnya.
2. Budi jadi kepala diskominfotik DKI Jakarta
Budi mengatakan, kedatangannya untuk memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta yang akan dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo).
"Di undangannya sih gitu ya. Kominfo sih katanya," beber dia.
3. ASN Pemprov DKI wajib gunakan transportasi umum di hari Rabu
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 6 tahun 2025 tentang penggunaan angkutan umum massal bagi pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta setiap Rabu.
"Saya telah menandatangani pergub, bahwa setiap hari Rabu kami akan "setengah memaksa" semua ASN di Jakarta untuk naik angkutan umum," ujar Pramono di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (24/4) lalu.
Dalam aturan tersebut setiap pegawai diwajibkan untuk menggunakan moda transportasi umum, baik saat berangkat maupun pulang kerja, dengan melakukan swafoto sebagai bukti.
Swafoto ini harus menampilkan lokasi, waktu, dan tanggal pengambilan gambar. Selanjutnya, foto dikirimkan kepada admin kepegawaian di masing-masing perangkat daerah (PD) atau unit kerja perangkat daerah (UKPD) melalui mekanisme yang sudah ditentukan, seperti grup WhatsApp, Google Form, atau sistem pelaporan khusus lainnya.
