Pemerintah Akan Alokasikan Dana Rp22 Triliun untuk Pendidikan Digital
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, dengan adanya sistem pendidikan berbasis digital, diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, juga dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat pada masa mendatang.
Oleh sebab itu, ia mengimbau agar terobosan terkait pendidikan berbasis digital terus dikembangkan lagi.
1. Pendidikan digital merupakan terobosan yang memiliki dampak besar
Hal itu disampaikan Wapres saat menerima pengurus Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan (YMIK) di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat.
"Dengan (pendidikan) digital mungkin juga bisa menghilangkan kesenjangan, bisa pemerataan kesenjangan. Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan tinggi yang lain juga," kata Maruf melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2020).
2. Pemerintah akan alokasikan dana Rp22 triliun untuk pendidikan digital
Ma’ruf menuturkan, saat ini pemerintah terus berusaha untuk memajukan pendidikan dengan penggunaan teknologi mutakhir dan mengikuti zaman. Hal ini dipertegasnya dengan menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana yang dapat digunakan untuk menunjang perbaikan tersebut.
“Pemerintah mungkin akan menyediakan dana sekitar Rp22 triliun lebih supaya itu nanti sampai pelosok, dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan," tuturnya.
3. Pendidikan digital juga akan digunakan untuk reformasi birokrasi
Di samping itu, lanjut dia, pendidikan digital juga mampu mendukung terbentuknya Reformasi Birokrasi yang terus diupayakan pemerintah guna memaksimalkan efisiensi pemerintahan. Oleh karena itu, pendidikan digital sangat dibutuhkan.
"Jadi, memang pendidikan (digital) harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan itu terutama birokrasi, itu salah satu upaya dalam reformasi birokrasi. Itu adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital," ujar Ma'ruf Amin.
