Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional, Amnesty: Karena Takut Asing?
- Bencana di Sumatra sebagai pengingat agar kebijakan sejalan dengan HAM, satwa, dan lingkungan hidup
- Pemerintah cuek terhadap peringatan dari pegiat lingkungan
- Masyarakat jadi korban akibat buruknya kebijakan pemerintah
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik sikap pemerintah yang sampai saat ini belum menetapkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sebagai darurat bencana nasional. Ia pun mengatakan sikap ini karena pemerintah khawatir akan mengganggu proyek asing yang merupakan investor.
"Kami mendesak pemerintah untuk menetapkan status darurat nasional, agar kekuatan dalam dan luar negeri bisa dikerahkan untuk menolong korban. Kami mempertanyakan keengganan menerapkan status darurat. Apa karena takut asing seperti retorika selama ini? Retorika itu kini semakin terbukti menyembunyikan relasi pemerintah dan asing dalam proyek yang merusak hutan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua," kata Usman dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).
Padahal, kata Usman, asing yang harus ditakuti adalah asing yang merusak hutan. Bukan asing yang justru ingin menolong manusia tanpa membedakan asal usul kebangsaan.
"Indonesia didirikan oleh Proklamator dan pejuang kemerdekaan untuk menjadi warga dunia. Masyarakat dunia sangat diperlukan untuk mendukung penyelamatan nyawa dan bantuan bagi mereka yang kehilangan rumah dan mata pencaharian," ucap Usman.
1. Bencana di Sumatra sebagai pengingat agar setiap kebijakan harus sejalan dengan HAM, satwa, dan lingkungan hidup
Menurut Usman, terjadinya bencana ekologis di Sumatra harus jadi pengingat bagi pemerintah agar setiap kebijakan harus sejalan dengan hak asasi manusia, satwa, dan lingkungan hidup.
"Tragedi ini ialah pengingat akan kewajiban Indonesia untuk memastikan segala kebijakan harus konsisten dengan hak asasi manusia, hak satwa, dan lingkungan hidup," tuturnya.
2. Pemerintah cuek terhadap peringatan dari pegiat lingkungan
Terlebih, kata Usman, pegiat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang lingkungan sudah banyak yang memperingatkan pemerintah soal kerusakan hutan di Sumatra. Namun sayangnya, para pemangku kepentingan justru meremehkan imbauan tersebut.
"Pemerhati lingkungan telah memperingatkan Indonesia akan meningkatnya bahaya deforestasi di berbagai wilayah seperti Sumatra. Namun itu sering kali diremehkan. Pemerintah menutup mata dan hati dengan memilih perluasan perkebunan sawit," tegas Usman.
3. Masyarakat jadi korban akibat buruknya kebijakan pemerintah
Usman lantas mengatakan, bencana di Sumatra adalah krisis iklim yang disebabkan manusia, membuat peristiwa cuaca ekstrem lebih mematikan karena memicu banjir besar dan tanah longsor dengan skala besar.
Parahnya lagi, masyarakat yang terkena dampak bencana ini hampir tidak berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Namun masyarakat yang harus membayar kelambanan pemerintah terhadap perubahan iklim dan mengatasi deforestasi.
"Tidak ada solusi untuk kehancuran ini tanpa peta jalan keadilan iklim. Tidak ada keadilan iklim tanpa hak asasi manusia. Indonesia harus menghentikan pembabatan hutan. Legal atau ilegal hanya status formal yang tidak boleh mengabaikan pembabatan hutan, hak asasi manusia, dan juga hak hidup para satwa Indonesia yang indah dan beraneka ragam," imbuh Usman.
