Pemprov DKI Jakarta Belum Pikirkan Kompensasi Mal Tutup Akibat Banjir
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memikirkan keringanan pajak bagi pelaku usaha yang menyewa tempat di mal, sebagai kompensasi kerugian akibat banjir seperti yang diminta Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo)
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya belum menerima surat permohonan dari Hippindo.
"Kompensasi bagaimana? Kalau APBD itu ada uang, ada nomenklatur, artinya ada angka. Bagaimana kami bisa membayar sesuatu yang tidak ada (di APBD)," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/1).
1. Pemprov DKI akan diskusikan tuntutan Hippindo bila ada suratnya
Saefullah menjelaskan Pemprov DKI Jakarta akan membahas tuntutan tersebut dengan banyak pihak, apabila sudah menerima surat dari Hippindo. Sebab penyelenggara pemerintahan tak hanya seorang saja.
"Ada kepala daerah, ada organisasi samping kepala daerah seperti BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan lainnya. Kita bisa meminta advice dan sebagainya," ujar dia.
2. Pemprov DKI Jakarta akan kaji perizinan mal
Terkait permintaan agar Pemprov DKI mengkaji keberadaan mal sudah sesuai ketentuan yang ada, Saefullah mengaku akan melihat dokumen-dokumen perizinan terlebih dahulu.
"Kalau perizinan gak sesuai, ya kita tegakkan saja. Gak sesuai RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) kita tegakkan saja. Kunci awalnya tata ruang, cocok gak tata ruangnya? Kemudian proses perizinannya benar atau tidak?" ujar dia.
3. Hippindo menuntut Pemprov DKI Jakarta ganti rugi akibat banjir
Hippindo menuntut ganti rugi pada Pemprov DKI Jakarta akibat banjir yang menyebabkan berhentinya operasional sejumlah mal di ibu kota. Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah menyebut pihaknya sudah bersurat kepada Pemprov DKI.
"Kita mau adil saja untuk kompensasi banjir ini. Sejauh ini kita tuntut beberapa kebijakan yang menghambat seperti pajak bisa dicabut," ujar dia, baru-baru ini.
