PERSEPI Panggil Poltracking-LSI soal Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta
Jakarta, IDN Times - Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini (PERSEPI) memanggil dua direktur lembaga survei, yakni Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Senin (28/10/2024). Hal ini terkait perbedaan kontras yang dihasilkan dua lembaga survei itu terkait hasil sigi terbaru di Pilkada Jakarta 2024.
Padahal, periode survei dua lembaga tersebut dilakukan dalam waktu berdekatan. LSI menggelar survei pada 10-17 Oktober 2024. Sedangkan, Poltracking Indonesia melakukan survei pada 10-16 Oktober 2024.
Hasilnya, survei LSI menunjukkan elektabilitas pasangan Pramono Anung-Rano Karno untuk sementara waktu tertinggi, yakni dipilih 42,6 persen responden. Sedangkan, paslon Ridwan Kamil-Suswono berada di posisi kedua, dengan tingkat keterpilihan 37,4 persen.
Sementara, hasil survei Poltracking Indonesia menempatkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono unggul dengan tingkat keterpilihan 51,6 persen. Lalu, pasangan Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas 36,4 persen.
Sedangkan, pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto di kedua survei tersebut ada di posisi buncit. Tingkat keterpilihan paslon nomor urut dua itu di kedua lembaga survei ada di angka 6,6 persen.
"Kami akan mengundang direktur eksekutifnya. Dr. Jayadi Hanan dari LSI dan Dr. Hanta Yudha dari Poltracking," ujar anggota tim Dewan Etik PERSEPI, Saiful Mujani, kepada IDN Times melalui pesan pendek, Senin (28/10/2024).
Ia mengatakan salah satu hal yang bakal didalami Dewan Etik PERSEPI yakni menyangkut sampel data yang diambil. Apa konsekuensinya bila ada lembaga survei yang ketahuan berbohong?
1. Bila ada lembaga survei terbukti manipulasi data akan dikeluarkan dari PERSEPI
Lebih lanjut, kata Saiful, hasil pemanggilan dan permintaan klarifikasi terhadap dua direktur eksekutif itu akan disampaikan terbuka ke publik. PERSEPI, kata dia, sudah ancang-ancang menjatuhkan sanksi bila ada lembaga survei yang terbukti sengaja memanipulasi data.
"Bila ditemukan bukti melakukan pelanggaran etik berat, misalnya sengaja memanipulasi data, maka ia akan dikeluarkan dari keanggotaan dan direkomendasikan tidak menjadikan hasil surveinya sebagai rujukan," katanya.
Di sisi lain, kata Saiful, bila pelanggarannya terkait dengan kompetensi seperti keliru dalam pelaksanaan survei, maka lembaga sigi itu tidak akan dikeluarkan.
"Tapi mereka akan dibimbing lagi dan tidak diperkenankan melakukan survei sebelum PERSEPI menyatakan lulus uji kompetensi," ujarnya.
2. PERSEPI bisa meminta dua lembaga survei itu melakukan survei ulang
Lebih lanjut, PERSEPI juga akan melakukan audit forensik terkait data-data. Bila audit forensik tidak menjawab alasan bisa terjadi perbedaan signifikan, maka akan dilakukan survei ulang oleh PERSEPI dengan melibatkan dua lembaga survei.
"Pada tahapan itu, kami yakini bisa menjawab mengapa bisa terjadi perbedaan," tutur Saiful.
3. Ridwan Kamil-Suswono minta PERSEPI cari lembaga survei yang berbohong
Menanggapi polemik dua lembaga survei itu, Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil menilai, hasil survei tidak bisa menjadi satu-satunya alat ukur untuk memahami peta politik.
Hal itu karena setiap lembaga survei memiliki metode pengumpulan data berbeda, mulai dari pemilihan sampel hingga cara pengolahan data. Maka dia tak ingin ambil pusing terkait hasil survei LSI dan Poltracking. Justru, mantan gubernur Jawa Barat itu menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi diri.
"Survei itu bukan penentu takdir. Justru ada puluhan lembar yang kita baca, oh disukai golongan tertentu, pendidikan tertentu," ujar Ridwan Kamil di Cikini, Jakarta Pusat, 25 Oktober 2024.
Sedangkan, calon wakil gubernur Ridwan Kamil, Suswono, menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Etik PERSEPSI untuk memanggil Poltracking dan LSI. Nantinya, kata dia, PERSEPI yang akan menentukan apakah ada dugaan kebohongan atau tidak yang dilakukan kedua lembaga survei itu.
"Ada etikanya, ada kode etiknya. Kita tunggu saja setelah dipanggil, siapa yang sebetulnya melakukan kebohongan, intinya begitu," kata Suswono di Kuningan, Jakarta Selatan, 26 Oktober 2024.
Sementara, calon gubernur Jakarta nomor urut 03 Pramono Anung enggan berkomentar soal elektabilitasnya menurut survei dua lembaga, Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking, yang menunjukkan perbedaan signifikan kendati digelar dalam waktu hampir bersamaan.
Ketimbang memikirkan survei, Pramono lebih memilih fokus melanjutkan kampanyenya.
"Saya dua-duanya gak mau tahu. Yang saya mau tahu besok saya mau (kampanye) ke mana," ujar Pramono di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Jumat pekan lalu.
Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) itu mengaku tidak begitu memperhatikan hasil survei elektabilitas Pilkada Jakarta 2024. "Gak (melihat survei), gimana mau melihat survei? Survei saya awalnya nol," ujarnya.
