Politikus PSI Kritik Pramono soal Preman di Jakarta: Gubernur Kita Lembek
- Politisi PSI Justin Adrian menyoroti maraknya premanisme di Jakarta dan menilai Gubernur Pramono Anung terlalu lembek dalam menangani masalah keamanan, termasuk tawuran yang terus berulang.
- Justin mengkritik lambannya respons Satpol PP terhadap kasus premanisme serta mencurigai adanya kolusi antara oknum petugas dengan pelaku pungli dan parkir liar di wilayah ekonomi penting.
- Ia mendesak Pemprov DKI bersikap tegas menggunakan sumber daya ASN, PJLP, dan anggaran Rp315 miliar agar penanganan premanisme efektif serta tidak merugikan warga pembayar pajak.
Jakarta, IDN Times - Maraknya premanisme di wilayah yang punya nilai ekonomi penting mengganggu masyarakat, menjadi sorotan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Bagi Justin, ketidakmampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut tidak mengherankan. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saja bahkan tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan insidentil yang lebih sederhana seperti tawuran.
“Sebenarnya, ketidakmampuan Pemprov DKI untuk mengantisipasi dan merespons masalah premanisme ini tidak mengherankan. Gubernur kita ‘lembek.’ Masalah tawuran saja tidak bisa diselesaikan dan terus terjadi berulangkali. Apalagi, yang lebih terorganisir seperti premanismne,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).
1. Minta bansos dicabut jika terlibat tawuran
Justin mempertanyakan keberanian Pramono untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam rangka memberantas kekerasan di Jakarta, mulai dari tawuran sampai dengan premanisme.
“Saya pernah mendorong agar Mas Gubernur berani mencabut bansos (bantuan sosial) satu kartu keluarga (KK), kalau anak-anaknya atau anggota-anggota keluarga lainnya terlibat tawuran. Tapi itu saja Mas Gubernur terlihat enggan. Maka, masalah seperti ini tidak akan hilang tanpa adanya sikap yang tegas,” katanya.
2. Curiga ada persengkongkolan dengan anggota Satpol PP
Justin juga mengritik respons Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang lambat terhadap masalah-masalah seperti tawuran dan premanisme. Bahkan, ia mencurigai adanya persekongkolan antara anggota Satpol PP dengan pelaku premanisme, terutama yang terkait lapak dan parkir liar, sehingga menghambat dilakukannya penindakan.
“Di sisi lain, Satpol PP kita juga tidak bergerak dengan aktif. Seolah-olah, Satpol PP baru turun kalau sudah ada kejadian yang kemudian diviralkan oleh masyarakat. Ini menunjukkan ada suatu kepasifan yang salah,” katanya.
“Entah memang karena pasif, atau jangan-jangan sudah ada kerja sama dengan pelaku-pelaku pemalakan, pungli (pungutan liar), dan parkir liar. Semoga tidak ada, tapi melihat kejadian ini terus berulang, maka tidak salah kalau masyarakat juga punya dugaan seperti itu,” lanjut Justin.
3. Pemprov DKI harus tegas
Justin mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta punya puluhan ribu petugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ratusan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP ) lainnya.
Terkait keamanan, Justin juga menyoroti Hibah kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebesar Rp315 miliar, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
“Pemprov DKI harus bisa tegas dan serius dalam menghadapi premanisme. Ini berkaitan juga dengan pajak warga Jakarta yang perlu dipertanggungjawabkan. Jangan sampai belanja miliaran rupiah itu menjadi sia-sia karena Pemprov DKI tidak bisa menindak premanisme yang terus merugikan masyarakat,” tegasnya.
