Prabowo Mau Perbanyak Konser KPop, KPopers: Harga Tiket Mahal!
Presiden Prabowo berencana menambah frekuensi konser K-Pop di Indonesia sebagai bentuk perhatian terhadap penggemar musik Korea, namun menuai tanggapan beragam dari komunitas K-Popers.
Penggemar menyoroti harga tiket yang tinggi dan kualitas promotor yang belum profesional, serta meminta pemerintah melakukan riset mengapa banyak agensi K-Pop melewati Indonesia dalam tur mereka.
Sejumlah penggemar menilai belum ada kebijakan konkret untuk membangun ekosistem talenta lokal dan berharap pemerintah memperluas penyelenggaraan konser serta ruang promosi bagi industri hiburan dalam negeri.
Jakarta, IDN Times – Pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono mengenai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah frekuensi konser KPop di Indonesia menuai reaksi beragam.
Dalam keterangannya di Kantor Staf Presiden pada Rabu (22/4/2026), Sugiono menyebut langkah ini merupakan bentuk perhatian Presiden terhadap para pencinta musik Korea di Tanah Air.
"Kemarin juga dalam sebuah percakapan disampaikan kepada, ini khusus untuk penggemar KPop, Bapak Presiden berencana untuk meningkatkan jumlah konser bagi para pecinta KPop," ujar Sugiono
Namun, di balik kabar tersebut, para penggemar KPop (KPopers) justru memberikan sederet catatan kritis mulai dari persoalan harga tiket hingga fasilitas yang diberikan promotor. Berikut IDN Times ulas lebih lanjut!
1. Beban harga tiket dan kualitas penyelenggaraan konser oleh promotor
Salah satu penggemar yang merupakan mahasiswi asal Bekasi, Michelle Elizabeth (20) mengaku setuju akan hal tersebut. Namun, dia menekankan kuantitas konser harus dibarengi dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan.
Menurut dia, banyak promotor yang kurang profesional, terutama dalam pemilihan lokasi (venue) dan fasilitas yang tidak sebanding dengan harga tiket yang mahal.
“Promotor yang kurang profesional dan totalitas mengenai venue dan benefit yang didapatkan tidak sesuai dengan harga segitu sehingga pengalaman konser menjadi terpengaruhi,” ujar Michelle kepada IDN Times, Kamis (23/4/2026).
Di sisi lain, hak perlindungan konsumen masih sering menjadi perdebatan hangat dalam berjalannya konser KPop di Indonesia. Hal ini dipicu oleh banyaknya keluhan penonton yang menilai promotor gagal menjalankan konser sesuai standar atau janji awal.
Selain itu, Michelle juga menyoroti harga tiket yang setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) serta pajak yang melambung tinggi. Dia khawatir hal tersebut memicu dampak sosial negatif, seperti meningkatnya penipuan, judi online, hingga tindak pencurian demi memenuhi gaya hidup.
2. Pentingnya dilakukan riset mengapa banyak agensi KPop yang melewati Indonesia
Senada dengan Michelle, Goguma (30) menilai pemerintah perlu melakukan riset mendalam terkait alasan di balik absennya banyak artis KPop di Indonesia belakangan ini. Menurut dia, meskipun antusiasme penggemar sangat tinggi, pemerintah harus mengevaluasi mengapa agensi-agensi Korea justru sering melewatkan Indonesia dalam daftar tur konser artis mereka.
“Tapi mungkin perlu di riset dan jadi bahan pertimbangan juga, demand-nya ada tapi kenapa banyak agensi Korea juga banyak yang melewati negara kita jadi tujuan konser,” kata Goguma.
Goguma mengatakan, kendala utama dalam menyaksikan konser saat ini adalah harga tiket yang hampir mencapai standar UMR, serta tingginya biaya penerbangan domestik. Secara realistis, jika memiliki anggaran yang cukup, dia akan lebih memilih untuk menonton konser di luar negeri.
Menurut dia, selain meningkatkan frekuensi konser KPop, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan komunitas KPop menjadi yang lebih baik seperti memperbanyak ruang publik yang layak di berbagai daerah agar komunitas bisa berkegiatan secara positif, seperti latihan dance cover atau berkumpul antar-fandom.
3. Belum ada kebijakan konkret dari pemerintah untuk membangun ekosistem pengembangan talenta
Di lain sisi, ketika ditanyai pendapat mengenai pengembangan talenta di dalam negeri untuk menjadi artis KPop, Adelina Aprilia (20) mengatakan, dukungan pemerintah terhadap pengembangan talenta musik dalam negeri masih bersifat momentum dan belum memiliki dasar kebijakan yang kuat.
Adelina juga menyarankan agar penyelenggaraan konser KPop tidak hanya berpusat di Jakarta guna memeratakan dampak positifnya terhadap industri pariwisata nasional.
"Kalau memang mau lebih ke pariwisata, sebenarnya bisa juga tidak hanya di Jakarta," kata dia.
Selain itu, Masayu Nayla (20) menyoroti minimnya ruang bagi talenta dalam negeri. Dia berharap pemerintah lebih fokus membangun ekosistem promosi lokal.
“Indonesia tuh potensi industri entertainment terutama grup idol padahal besar sekali, tapi sayang, wadah mereka untuk promosinya kurang. Kalau memang betul mau meningkatkan industri dalam negeri, harusnya dimulai dengan memberikan mereka wadah untuk promosi,” kata Nayla.
