Prabowo Pimpin Sidang Dewan Pertahanan: 22 Tahun Baru Terwujud
- Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang perdana membahas tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional.
- Prabowo menekankan pentingnya pertahanan nasional sesuai dengan UUD 1945, sementara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional.
- Dewan Pertahanan Nasional merumuskan kebijakan umum terkait pertahanan setiap 5 tahun sekali, saat ini sedang finalisasi struktur organisasi dan tata kerja.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang perdana membahas mengenai tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (7/2/2025). Agendanya membahas tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional.
"Bahwa, Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, tentang pertahanan negara, khususnya pasal 15, tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional, tapi baru kita wujudkan tahun 2024," ujar Prabowo.
Menurutnya, amanat undang-undang tersebut baru bisa terwujud setelah 22 tahun aturan itu disahkan.
1. Prabowo singgung masalah pertahanan sangat vital
Prabowo mengatakan, masalah pertahanan merupakan bagian vital untuk sebuah negara. Prabowo kemudian menyinggung terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang juga mengamanatkan pentingnya pertahanan nasional.
"Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan, artinya asas pertahanan," ucap dia.
Mantan Menteri Pertahanan itu juga menyampaikan, aliran bernegara itu harus ada ideologi, kemakmuran dan asas realisme.
"Adanya negara adalah tujuannya adalah survival bagi bangsa kita," kata Prabowo.
2. Menteri Pertahanan sampaikan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan
Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, Sjafrie Sjamsoeddin, menyampaikan mengenai tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional.
"Lingkup tugas Dewan Pertahanan Nasional mencakup heterogenitas permasalahan nasional yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," kata dia.
Selain itu, kata Sjafrie, Dewan Pertahanan Nasional juga bisa memberikan usulan, solusi, kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden.
3. Dewan Pertahanan Nasional rumuskan kebijakan umum pertahanan
Kemudian, Dewan Pertahanan Nasional juga dalam periode 5 tahun sekali, merumuskan kebijakan umum terkait pertahanan. Menurutnya, rumusan itu kini masih dalam finalisasi.
"Dalam rangka mendukung operasionalisasi Dewan Pertahanan Nasional saat ini sedang dilaksanakan, proses finalisasi struktur organisasi dan tata kerja dengan memiliki tiga kedeputian, yaitu Deputi Geostrategi, Deputi Geopolitik, dan Deputi Geoekonomi dan dibantu oleh kesekretariatan," kata dia.
Dalam sidang perdana tersebut, turut hadir Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.
