Pramono Dinilai Anarkis, Tumbalkan Trotoar demi Atasi Macet TB Simatupang
- Kemunduran pembangunan: Rencana penggusuran trotoar merugikan proses pembangunan urban sustainable transport yang sudah dirintis sejak 2000.
- Penerapan ERP dan tarif progresif dikaji tapi tak diterapkan: Disincentive bagi pengguna kendaraan pribadi perlu ditambah dengan jalan berbayar dan tarif parkir progresif.
- Pramono kena virus Heri Budi: Pramono terkena virus ganas, kebijakan Plt Gubernur Heru Budi Hartono menular pada Gubernur Pramono Anung yang memangkas trotoar.
Jakarta, IDN Times - Koalisi Pejalan Kaki menyayangkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mengorbankan trotoar demi pelebaran jalan untuk mengatasi kemacetan di TB Simatupang.
Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menegaskan, langkah Pramono yang ingin melebarkan jalan raya TB Simatupang dengan mengorbankan fasilitas lajur sepeda dan trotoar, adalah sesat dan merugikan pertumbuhan ekonomi regional.
"Alih-alih meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda serta angkutan umum massal, justru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah anarkhis dan set back terhadap pembangunan urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan dengan biaya mahal dari pajak masyarakat selama ini," ujar Alfred dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2025).
1. Kemunduran pembangunan
Sementara Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin mengatakan, rencana penggusuran trotoar tersebut merugikan bahkan kemunduran atas proses pembangunan urban sustainable transport, yang sudah dirintis dan dibangun oleh beberapa Gubernur DKI Jakarta sejak 2000.
"Seharusnya kemacetan di-drive sebagai disincentive atas pilihannya bagi masyarakat para pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor. Jadi biarkan saja sebagai push and pull policy sehingga masyarakat terdorong berpartisipasi mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memanfaatkan angkutan umum massal, sepeda atau berjalan kaki," paparnya.
2. Penerapan ERP dan tarif progresif dikaji tapi tak diterapkan
Dia menyarankan disincentive bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi perlu ditambah dengan penerapan jalan berbayar (ERP/electronic road procing) dan tarif parkir progresif untuk kawasan padat kendaraan, termasuk TB Simatupang; yang sudah dikaji pada 2009/2010.
"Toh sudah disediakan angkutan umum massal yang lumayan baik di DKI Jakarta dan sekitarnya, jadi salah sendiri apabila masyarakat tetap bertahan pada kemacetan dengan menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor," katanya.
3. Pramono dinilai kena virus Heri Budi
Dia menilai, Pramono terkena virus ganas. Kebijakan Plt Gubernur Heru Budi Hartono telah menular pada Gubernur Pramono Anung yang memangkas trotoar.
"PJ Gubernur Heru Budi getol menghabisi lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki, padahal pada 2017 masih terhutang 1.600 km trotoar yang harus dibangun," ujarnya.
