Profil Nusron Wahid, Digadang Jadi Menteri di Kabinet Prabowo
- Bahlil Lahadalia menyebut Nusron Wahid cocok jadi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto.
- Nusron Wahid memiliki pengalaman politik dan organisasi yang luas serta pernah menjadi anggota DPR RI.
- Spekulasi posisi Nusron dalam kabinet terus bergulir, banyak yang memprediksikan ia akan ditempatkan di bidang ketenagakerjaan atau hubungan antar lembaga.
Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Golkar Nusron Wahid menjadi salah satu sosok yang disebut-sebut sebagai kandidat menteri kabinet Prabowo Subianto, yang diundang Prabowo ke kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).
Nama Nusron Wahid sempat ramai setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut politikus senior ini cocok untuk menjadi menteri dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilukada Provinsi, Kota, Kabupaten se-Jawa Tengah di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Sukoharjo, pada Sabtu, 5 Oktober 2024.
Nusron Wahid, yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, dipandang memiliki kapasitas untuk mengisi pos strategis di pemerintahan mendatang. Bahlil menyoroti hubungan komunikasi yang erat antara Nusron dan Prabowo, serta kemampuannya dalam memberikan narasi yang menyentuh sebagai alasan kuat pencalonannya sebagai menteri.
Berikut profil Nusron Wahid dan sepak terjangnya di politik.
1. Karier politik dan pendidikan Nusron Wahid
Nusron Wahid lahir di Kudus pada 10 Desember 1973. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kudus sebelum melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nusron meraih gelar sarjana Ilmu Budaya dari Universitas Indonesia dan kemudian menyelesaikan studi S2 Jurusan Ekonomi di Institut Pertanian Bogor pada 2011.
Karier politik Nusron dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota DPR RI untuk pertama kalinya pada 2004-2009. Ia kemudian terpilih kembali untuk masa jabatan 2009-2014. Saat terpilih kembali periode ketiga, ia tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya karena diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) masa jabatan 2014-2019.
Setelah masa jabatannya di BNP2TKI berakhir, Nusron kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019-2024 dan kembali terpilih untuk periode 2024-2029 perwakilan Dapil Jawa Tengah II, menjadikan ini sebagai periode kelimanya di parlemen.
2. Pengalaman organisasi yang kuat
Nusron dikenal sebagai tokoh yang aktif berorganisasi. Salah satu jabatan penting yang pernah dipegangnya adalah Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), pada periode 2005-2010. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia.
Dalam struktur Partai Golkar, Nusron pernah menjabat sebagai Koordinator Bidang Agama DPP Partai Golkar pada periode 2004-2009. Pengalaman organisasinya yang beragam ini memberikan Nusron pemahaman yang luas tentang dinamika sosial-politik di Indonesia.
Meski demikian, perjalanan organisasinya tidak selalu mulus. Pada November 2023, Nusron diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027. Menanggapi hal tersebut, Nusron menyatakan sikapnya untuk taat pada keputusan para kyai di PBNU.
3. Peran Nusron dalam Pilpres 2024
Dalam perannya sebagai sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, Nusron menjadi tokoh kunci dalam memberikan analisis terkait dinamika pemilihan presiden. Posisinya yang strategis membuatnya sering menjadi rujukan untuk komentar-komentar penting selama masa kampanye.
Salah satu isu yang menarik perhatian publik adalah penggunaan istilah "gemoy" yang viral di masyarakat. Menanggapi hal ini, sebagaimana dilansir dari laman resmi Partai Golkar, Nusron mengklaim Prabowo justru merupakan capres yang paling minim menggunakan gimik kampanye dibandingkan kandidat lainnya.
Nusron berpendapat justru minimnya gimik inilah yang membuat Prabowo diterima masyarakat. Dalam wawancara di Media Center TKN Prabowo-Gibran pada 11 Desember 2023, ia menegaskan, "Saya kira Pak Prabowo menurut saya miskin gimik. Gimiknya hanya satu, hanya joget." Pernyataan ini menunjukkan keberhasilan tim kampanye Prabowo dalam mengubah potensi kelemahan menjadi kekuatan yang menarik simpati masyarakat.
4. Isu Pansus Haji
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pembentukan Panitia Khusus Evaluasi Penyelenggara Ibadah Haji (Pansus Haji) yang dipimpin oleh Nusron. Pansus Haji dibentuk dengan tujuan untuk melakukan investigasi terhadap berbagai isu yang muncul terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Fokus utama penyelidikan ini adalah kinerja Kementerian Agama (Kemenag) di bawah kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam mengelola perjalanan suci tersebut.
Ada lima hal yang dipermasalahkan yaitu, rendahnya kualitas layanan dasar yang diberikan kepada jamaah, dugaan penyalahgunaan dalam alokasi kuota tambahan untuk jamaah haji, ketidaksesuaian dalam penempatan tenda dengan maktab yang telah ditentukan, ketersediaan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) yang memadai, kenaikan biaya penyelenggaraan haji yang dirasa memberatkan calon jamaah.
Pembentukan pansus ini menuai kontroversi, terutama dari pihak PBNU yang mempertanyakan urgensi pembentukannya. Gus Yahya, sapaan akrab Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, menilai pembentukan Pansus Haji cenderung berkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta masalah lain yang tidak terkait langsung dengan ibadah haji.
5. Prospek sebagai menteri
Dengan latar belakang dan pengalaman yang dimilikinya, Nusron Wahid dianggap memiliki kualifikasi yang kuat untuk menjadi bagian dari kabinet Prabowo. Pengalamannya yang beragam, mulai dari anggota DPR hingga Kepala BNP2TKI, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang birokrasi dan kebijakan publik.
Meskipun belum ada konfirmasi resmi, spekulasi mengenai posisi Nusron dalam kabinet terus bergulir. Banyak yang memprediksikan ia akan ditempatkan di pos yang berkaitan dengan ketenagakerjaan atau hubungan antar lembaga, mengingat latar belakang dan keahliannya.
Terlepas dari posisi yang mungkin akan didudukinya, publik dan para pengamat politik akan terus memantau perkembangan ini dengan seksama, menantikan pengumuman resmi susunan kabinet yang akan menentukan arah kebijakan Indonesia di tahun-tahun mendatang.
