Puan Minta Penyaluran Bantuan Banjir Sumatra Jalur Udara Dievaluasi
- Pemerintah siapkan Rp500 miliar untuk tangani banjir Sumatra
- Pemerintah pusat berikan dukungan penuh
- Penetapan bencana nasional di banjir Sumatra paling rasional
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penyaluran bantuan untuk warga terdampak banjir Sumatra harus dievaluasi. Ia mengatakan, bantuan yang dibutuhkan warga justru tidak bermanfaat.
Hal ini menindaklanjuti video Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution yang disorot di media sosial saat menyalurkan bantuan melalui jalur udara. Pasalnya, bantuan itu tercecer karena dilempar dari udara.
"Banyak wilayah yang jalurnya itu terputus, jadi dilakukan melalui udara, namun kemudian cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu juga perlu dievaluasi yang sebaik-baiknya," kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Lebih jauh, Puan memastikan, DPR dan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan baik supaya penanggulangan banjir Sumatra berjalan baik dan efektif.
"Jadi ini yang sebaiknya kita pikirkan langkah-langkah yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak, bagi wilayah yang terkena bencana tersebut," kata Puan.
1. Pemerintah siapkan Rp500 miliar untuk tangani banjir Sumatra
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat menjadi prioritas nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan dana siap pakai Rp500 miliar. Anggaran itu bersumber dari APBN. Dia mengatakan, di APBN ada dana darurat yang diperuntukkan untuk bencana alam.
"Sampai terakhir 2 hari lalu masih di kisaran Rp500 miliar sekian," ujar Prasetyo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
"Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila dana siap pakai secara jumlah nominal perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa kementerian/lembaga terkait," sambungnya lagi.
2. Pemerintah pusat berikan dukungan penuh
Prasetyo menyampaikan, ada banyak hal yang tidak bisa diungkapkan mengenai alasan tidak ditetapkannya banjir Sumatra menjadi bencana nasional.
"Banyak pertimbangan, ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan pertimbangan-pertimbangan tersebut," kata dia.
Kendati, Prasetyo memastikan, pemerintah pusat memberikan dukungan penuh untuk penanganan banjir Sumatra. Presiden Prabowo juga sudah memberikan instruksi khusus.
"Yang paling penting bukan masalah statusnya, tetapi sekali lagi masalah penanganan, support atau back up dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran. Bapak Presiden langsung memberikan instruksi ke kami dan jajaran terkait untuk mem-back up sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara di 3 provinsi," ujar dia.
3. Penetapan bencana nasional di banjir Sumatra paling rasional
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, mendesak pemerintah segera menetapkan banjir Sumatra sebagai bencana nasional. Menurutnya, penetapan ini merupakan tindakan paling rasional yang bisa ditempuh.
Menurut dia, perkembangan data terbaru menunjukkan skala bencana sudah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.
Pemerintah harus hadir sepenuhnya karena banjir bandang di Sumatra merupakan tragedi besar, bukan bencana biasa. Korban di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak boleh menghadapi musibah sebesar ini secara sendirian.
"Dengan data sebesar ini, keputusan untuk menetapkan bencana nasional justru merupakan tindakan yang paling rasional dan paling manusiawi,” kata Ansory kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).
