DPR RI resmi menyetujui hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia dalam rapat paripurna pada 21 Juli 2026 yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Kapal induk tersebut dijadwalkan tiba di perairan Indonesia pada 20 September 2026 dan memiliki kapasitas 550 personel serta mampu mengoperasikan helikopter dan pesawat short take-off atau vertical landing.
Hibah ini dinilai memperkuat pertahanan maritim, mendukung efisiensi anggaran negara, serta meningkatkan kemampuan TNI AL dalam operasi keamanan laut dan misi kemanusiaan di wilayah NKRI.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui penerimaan hibah kapal induk atau aircraft carrier Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia pada rapat paripurna yang digelar Selasa (21/7/2026).

"Sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi I DPR RI atas persetujuan penerimaan hibah 1 unit kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italy dapat kita setujui?" tanya Ketua DPR Puan Maharani dan disetujui seluruh peserta rapat.

Sebelumnya, Dirjen Kuathan Kemhan Marsda, Hendrikus Haris Haryanto mengatakan, kapal induk tersebut akan bersandar di laut Indonesia pada 20 September 2026. Adapun, saat ini proses penerimaan kapal induk tersebut telah mencapai 76 persen.

Berdasarkan aspek kapasitas aviasi (aviation capability), ia mengatakan, kapal induk itu bisa dipakai untuk helikopter maupun pesawat yang mempunyai kemampuan short take-off maupun vertical landing, dengan kapasitas crew sebesar 550 personel.

"Kapal ini juga mempunyai peran, multiperan sebagai kapal kudar, kemudian sebagai power projection untuk berbagai misi-misi perang," kata dia dalam rapat kerja bersam Komisi I DPR kemarin.

Selain itu, dia mengatakan, penerimaan hibah ini sekaligus dapat mendukung komitmen efisiensi pemerintah, karena dapat mempersingkat waktu pengadaan, tidak membebani APBN pengadaan, serta memperkuat pertahanan maritim maupun berbagai operasi kemanusiaan.

"Nilai tambah lain bagi negara secara strategis bahwa peningkatan kehadiran negara di wilayah laut rawan penyelundupan, perompakan, pencurian kekayaan alam, maupun penyusupan oleh kapal asing, melaksanakan operasi kemanusiaan, kemudian juga meningkatkan kemampuan TNI AL dalam pelaksanaan tugas di wilayah laut NKRI," kata dia dalam rapat.