RI Belum Dapat Restu dari PBB untuk Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
- TNI matangkan komposisi dan jumlah pasukan untuk misi perdamaian Gaza
- Israel yang akan tentukan pasukan perdamaian dari negara mana yang bisa bertugas
- Pasukan ISF rencananya dilarang membawa senjata berat di Gaza
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto mengatakan, hingga saat ini Indonesia belum mendapatkan restu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina atau yang disebut International Stabilization Force (ISF). Pengiriman ISF yang direncanakan berasal dari sejumlah negara itu merupakan bagian dari fase kedua dari kesepakatan damai antara Palestina dan Israel.
"Belum ada (mandat dari PBB)," ujar Donny ketika dikonfirmasi di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).
Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia lewat pasukan perdamaian juga disampaikan oleh perwira tinggi dari TNI Angkatan Udara (AU) itu ketika menerima kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata India, Jenderal Anil Chauhan. Anil turut berbincang dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.
"Tadi tidak secara spesifik (dibahas) mengenai pasukan perdamaian di Gaza. Tapi, kami juga sedikit menyinggung bahwa kami selalu mengirim pasukan perdamaian under (mandat) PBB," tutur dia.
1. TNI matangkan komposisi dan jumlah pasukan untuk misi perdamaian Gaza
Sementara, Mabes TNI tengah membahas komposisi dan jumlah pasukan yang akan disiapkan untuk dikirim dalam misi perdamaian di wilayah konflik Gaza. Seluruh perencanaan dilakukan sambil menunggu arahan dan keputusan politik dari pemerintah.
"Untuk jumlah dan komposisi pasukan, saat ini masih dalam tahap pembahasan dan perencanaan teknis. Prinsipnya, TNI siap menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan permintaan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan memperhatikan aspek keamanan, kemampuan, dan mandat operasi," ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah ketika dikonfirmasi, Selasa (28/10/2025).
Ia mengatakan, TNI telah memiliki satuan-satuan khusus yang secara rutin disiapkan untuk operasi di luar negeri, baik dalam konteks misi perdamaian PBB maupun operasi kemanusiaan internasional.
"Terkait persiapan pengiriman pasukan, TNI telah memiliki satuan-satuan yang secara khusus disiapkan dan dilatih untuk operasi di luar negeri, baik dalam konteks misi perdamaian PBB maupun operasi kemanusiaan internasional," katanya.
Personel tersebut rutin menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan kemampuan operasional di berbagai medan.
2. Israel yang akan tentukan pasukan perdamaian dari negara mana yang bisa bertugas
Sementara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio, pada Sabtu pekan lalu mengatakan, pasukan stabiliasi internasional (ISF) Gaza akan terdiri dari sejumlah negara yang dapat diterima oleh Israel. Namun, tidak disebutkan apakah pasukan perdamaian dari Indonesia direstui oleh Israel.
Dilansir dari laman NBC News, Rubio mengakui ada sejumlah negara yang telah menawarkan diri untuk berpartisipasi dalam pengerahan ISF dan mendukung demiliterisasi Gaza. Selain itu, pasukan tersebut juga akan memantau kepatuhan gencatan senjata antara Israel dan Palestina.
Meski begitu, kata Rubio, banyak negara yang meminta kejelasan lebih dulu mengenai dasar hukum dan aturan soal pengiriman ISF. "Saya kira mereka ingin tahu lebih dulu apa mandatnya, apa isi misi tersebut, apa saja aturan penerapannya di lapangan, hingga apa yang harus dilakukan oleh pasukan perdamaian itu. Semua itu masih kami diskusikan," kata Rubio.
Ia menambahkan, pasukan dari sejumlah negara itu akan bertugas di dalam misi internasional. Itu semua bisa dimasukan ke dalam kesepakatan di bawah PBB.
"Tapi, banyak negara yang menyatakan ketertarikannya (untuk ikut serta dalam ISF). Tetapi, mereka lebih dulu ingin tahu apa yang akan mereka hadapi dan itu semua beralasan," tutur dia.
Berdasarkan informasi dari dua penasihat senior AS pada pekan lalu, sejumlah negara yang sudah menyatakan minat untuk ikut bergabung di dalam ISF antara lain Indonesia, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Qatar dan Azerbaijan.
3. Pasukan ISF rencananya dilarang membawa senjata berat di Gaza
Sedangkan sumber-sumber The National mengatakan, pasukan tersebut diputuskan tidak akan memiliki senjata berat, hanya mengandalkan senjata api pertahanan diri dan kendaraan lapis baja.
Pasukan tersebut awalnya akan dikerahkan di wilayah-wilayah di mana militrer Israel sudah ditarik. Mereka akan memperluas wilayah penempatannya ketika militer Israel memberlakukan penarikan lebih lanjut berdasarkan rencana Presiden Donald Trump.
Nantinya, mereka akan bekerja bersama sekitar 3.000 warga Palestina yang ditunjuk oleh Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah. Sumber itu juga menyebut warga Palestina akan bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen dan keamanan preventif di Gaza.
Beberapa dari mereka telah dilatih oleh Mesir dan Yordania. Namun, pasukan ISF tidak akan memasuki jalur keamanan yang diusulkan Israel yang akan membentang di sisi perbatasan Gaza, sepanjang 1,5 kilometer di beberapa wilayah.
Mandat pasukan yang diusulkan tersebut mencakup pengawasan pembangunan rumah sakit lapangan untuk mengompensasi kerusakan signifikan yang dialami oleh fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Pasukan tersebut juga diberi mandat untuk memperbaiki toko roti dan lokasi infrastruktur vital lainnya.
