Biar Kapok, Koruptor Juga Harus Dihukum Sosial

Perlukah pelaku tindak pidana korupsi diberi hukuman “sosial”? Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Giri Supradiono mengatakan bahwa hukuman tersebut sebetulnya perlu. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang bersikap biasa saja dan tidak menghukum mereka secara sosial.

Melalui Viva.co.id, (9/6), Giri bahkan menyayangkan banyaknya perlakuan istimewa yang diberikan masyarakat kepada terpidana korupsi yang telah selesai menjalani masa hukuman. Giri pun menegaskan bahwa para koruptor tak ada bedanya dengan terpidana narkoba dan terorisme.

Selain hukuman sosial, Giri juga menilai bahwa koruptor perlu dihukum secara politik. Namun hal ini, kata dia, tak terlihat. Terbukti dengan banyaknya mantan terpidana korupsi yang terpilih lagi menjadi wakil rakyat.

Baca juga: Menurut Kamu, Hukuman Apa yang Pantas Untuk Koruptor Indonesia?

Ada mantan koruptor yang disambut dengan festival dan rebana.

Juru Bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi pun menyatakan hal yang sama. Menurut dia, sambutan positif dari masyarakat kepada pelaku korupsi nyatanya membuat mereka tidak jera.

Bahkan, kata dia, ada seorang mantan terpidana korupsi yang disambut dengan rebana dan festival tertentu ketika keluar dari penjara.

Koruptor tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan.

Farid juga menyayangkan banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa koruptor bukanlah pelaku kejahatan. Masyarakat kenyataanya masih menyambut mereka dengan tangan terbuka. Untuk itu, kata dia, hal terpenting bukan hanya berapa lama hukuman, namun juga bagaimana masyarakat memberikan sanksi sosial kepada mereka.

Baca Juga: Menurut Kamu, Hukuman Apa yang Pantas Untuk Koruptor Indonesia?