Perseteruan Agung Laksono Vs Aburizal Bakrie, Siapakah yang Sebenarnya Pantas Memimpin Golkar?

Perseteruan antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie memang telah lama terjadi. Banyak pihak yang menyayangkan perseteruan antar kubu di internal Partai Golkar ini. Karena sebetulnya semua masalah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah.

Adanya masalah ini juga akan membuat respon masyarakat terhadap Partai Golkar cenderung negatif. Lalu, sebenarnya apa sih yang memicu permasalahan antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie ini?

1. Tidak kompak dalam memilih calon presiden.

Pada Pemilihan Umum 2014, upaya Partai Golkar mengusung Prabowo-Hatta ternyata tidak diikuti oleh semua pengurus, fungsionaris dan kader Partai Golkar. Bahkan sejumlah pengurus justru mendukung pasangan Jokowi-JK. Keberadaan Jusuf Kalla sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar menjadi alasan utama di balik dukungan itu. Dari sinilah masalah tersebut dimulai.

2. Perbedaan Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar.

Tak hanya habis sampai di situ saja. Masalah baru kemudian muncul yakni waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Kader-kader senior yang terlibat dalam Munas Riau, mengingatkan soal perbedaan antara AD Partai Golkar dengan rekomendasi Munas. Namun, ada upaya-upaya tertentu yang mendesak agar Munas Partai Golkar disesuaikan saja dengan AD Partai Golkar.

3. Pemecatan sejumlah pengurus Partai Golkar gara-gara perbedaan tafsiran.

Perbedaan tafsiran antara penganut AD Partai Golkar dan rekomendasi Munas Riau malah ditanggapi secara ekstrim. DPP Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie memberikan sanksi kepada pengurus DPP Partai Golkar yang mendesak Munas dilaksanakan sesuai dengan AD Partai Golkar. Sehingga sejumlah pengurus dicopot atau digeser dari jabatannya.

4. Saat voting UU Pemilihan Kepala Daerah, kubu Golkar lagi-lagi tidak kompak.

Permasalahan yang sudah ada kian diperparah akibat voting menyangkut UU tentang Pemilihan Langsung Kepala Daerah di DPR RI. Sebelas anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ternyata mendukung pemilihan langsung kepala daerah. Sanksi kemudian datang dengan cepat, yakni pencopotan dari jabatan struktural di dalam tubuh Partai Golkar.

5. “Sikut menyikut” di kalangan politisi.

Masalah "sikut-menyikut” tentu sudah biasa di kalangan politisi. Hanya saja tercium upaya agar Munas Partai Golkar dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Dalam keadaan semacam itu, diadakan Rapat Pleno DPP Partai Golkar guna mencarikan jalan keluar. Rapat Pleno memutuskan agar Rapimnas VII Partai Golkar sama sekali tidak membahas agenda Munas Partai Golkar, melainkan hanya membahas isu-isu aktual.

6. Aburizal Bakrie inginkan gabung Koalisi Merah Putih (KMP), sementara Agung Laksono ingin keluar dari KMP.

Analis Politik Budi Setiyono mengatakan bahwa persoalan posisi Golkar untuk tetap di KMP atau keluar dari koalisi adalah akar dari konflik internal di kubu Golkar. Bisa diartikan, bahwa kubu Agung Laksono menghendaki Golkar keluar dari KMP, sementara kubu Aburizal Bakrie menghendaki agar Golkar tetap berada di barisan KMP.

Harga konflik ini juga sangat mahal karena menyangkut kredibilitas dari partai berlambang pohon beringin ini di mata publik. Publik hanya bisa berharap agar kedua kubu bisa segera berdamai dan menjalankan kembali fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Saat ini, Aburizal Bakrie sebagai tokoh penting dari kubu Munas Bali berniat untuk menyelamatkan partai Golkar dari kemelut internalnya. Dia tidak akan mencalonkan dirinya lagi sebagai Ketua Umum jika Rapimnas memutuskan perlu digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Baginya kalah atau menang hanyalah sebuah permainan. Hal yang paling penting adalah menjunjung tinggi nilai-nilai dalam aturan main.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, memastikan dia juga tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum jika Munaslub digelar. Langkah tersebut seirama dengan Ketum Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie.

Lantas, siapa kader yang dianggap Agung berpotensi dan layak memimpin Golkar? Agung mengatakan bahwa calon ketua umum Golkar yang ingin maju ketika Munaslub harus memenuhi empat syarat, antara lain adalah memiliki loyalitas, berprestasi, berdedikasi tinggi, dan tidak tercela.