Indeks Kebebasan Pers di Indonesia Merosot Lagi, Ranking 129 Tahun Ini
- Indonesia turun ke peringkat 129 dalam Indeks Kebebasan Pers 2026 dengan skor 43,02, menandakan kondisi kebebasan pers yang semakin sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya.
- RSF mencatat meningkatnya penggunaan gugatan hukum terhadap media dan jurnalis di Indonesia sebagai faktor utama penurunan kebebasan pers, termasuk kasus gugatan Menteri Pertanian terhadap Tempo.
- Penurunan kebebasan pers juga terjadi secara global, termasuk di 28 negara Amerika sejak 2022, dipicu tekanan politik, kekerasan terhadap jurnalis, dan pemangkasan tenaga kerja media internasional.
Jakarta, IDN Times - Situasi kebebasan pers di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menurut data terbaru dari Reporters Without Borders (RSF), peringkat kebebasan pers di Indonesia pada 2026 kembali merosot. Tahun ini, Indonesia ada di peringkat ke-129 dari 180 negara. Indonesia mengantongi skor 43,02.
Padahal, peringkat kebebasan pers di Indonesia pada 2025 sudah ada di peringkat 127 dengan skor 44,13. Pada 2024, peringkat kebebasan pers di Indonesia ada di angka 111.
Menurut RSF, bukan hanya Indonesia saja yang mengalami kesulitan atau kondisi yang sangat serius terkait kebebasan pers. Lebih dari separuh negara-negara di dunia mengalami situasi serupa.
"Di dalam 25 tahun, skor rata-rata dari 180 negara dan wilayah yang disurvei dalam indeks belum pernah serendah ini," demikian keterangan yang dikutip dari situs resmi RSF pada Kamis (30/4/2026).
Mereka menilai penurunan kebebasan pers di hampir separuh negara di seluruh dunia dipicu perluasan penerapan perangkat hukum. Sehingga, secara bertahap mengikis hak atas informasi. Bahkan, situasi tersebut juga terjadi di negara-negara yang menganut sistem demokrasi.
1. Skor kebebasan pers di Indonesia mencerminkan keadaan sulit
Sementara, menurut keterangan dari RSF, indeks kebebasan disusun berdasarkan skor yang berkisar dari angka 0 hingga 100 yang diberikan ke masing-masing negara atau wilayah. Angka 100 menjadi skor tertinggi. Angka nol menjadi nilai paling buruk.
Skor indeks kebebasan pers disusun berdasarkan dua komponen. Pertama, penghitungan kuantitatif terhadap pelanggaran media dan jurnalis yang terkait pekerjaan mereka. Kedua, analis kualitatif mengenai situasi di setiap negara atau wilayah berdasarkan tanggapan para spesialis kebebasan pers. Para spesialis itu mengisi kuesioner yang tersedia di dalam 25 bahasa.
Maka, bila dilihat dari skor kebebasan pers di Indonesia yakni 43,02 menggambarkan keadaan yang sulit.
2. Penurunan kebebasan pers juga disumbang dari meningkatnya gugatan terhadap pers
Faktor lain yang menyumbang penurunan kebebasan terhadap pers yaitu meningkatnya litigasi strategis terhadap partisipasi publik atau penyalahgunaan gugatan hukum ke media atau yang dikenal sebagai SLAPP.
"Cara itu juga digunakan terhadap para jurnalis, entah itu di Bulgaria (di peringkat ke-71) atau Guatemala. Di Indonesia, Singapura dan Thailand, elit bisnis dan politik juga menggunakan celah sistem hukum yang gagal melindungi pers dengan cukup baik," kata RSF di dalam keterangannya.
Di Indonesia, gugatan hukum diajukan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman terhadap Tempo. Amran menggugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan senilai Rp200 miliar. Tetapi, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan mereka tak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
Upaya hukum serupa juga tidak luput terjadi di negara lain di mana indeks kebebasan persnya tergolong tinggi, seperti Prancis.
3. Penurunan kebebasan pers di 28 negara di Benua Amerika sudah terjadi sejak 2022
Sementara, berdasarkan data RSF, 28 negara di Benua Amerika mengalami penurunan indeks kebebasan pers sejak 2022. Bahkan, indeks kebebasan pers di Amerika Serikat (AS) ada di peringkat ke-67. Mengalami penurunan tujuh peringkat dibandingkan pada 2025.
Presiden AS Donald Trump telah mengubah serangan berulangnya terhadap pers dan jurnalis menjadi kebijakan yang sistematis. Di sisi lain, meskipun ada beberapa perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang terlihat di Brasil (peringkat ke-52), sejarah baru kebebasan pers di Amerika telah dibentuk oleh peningkatan kekerasan yang dilakukan oleh dua pelaku yakni pelaku tindak kejahatan yang terorganisir dan aktor politik.
Selain itu, pemangkasan drastis terhadap tenaga kerja di bidang media secara global (USAGM) menyebabkan penutupan dan pengurangan jumlah penyiar internasional. Situasi itu terjadi di beberapa outlet media seperti Voice of America (VOA), Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), dan Radio Free Asia (RFA). Padahal, di sejumlah negara, media tersebut menjadi sumber informasi terakhir yang dapat diandalkan.
