Senator Papua Tolak Sawit, Minta Prabowo Hentikan Proyek
- Senator Papua menolak rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua dan pembentukan batalyon TNI.
- Masyarakat adat Papua menolak wacana penambahan konsesi lahan sawit, membutuhkan sekolah dan rumah sakit bukan markas TNI.
- Ketua DPD RI akan menampung masukan senator dan berusaha mencari jadwal untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Jakarta, IDN Times – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (14/1/2026). Dalam forum tersebut, isu rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua hingga pembentukan batalyon TNI menuai penolakan keras dari senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor.
Interupsi disampaikan Paul saat Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mempersilakan masing-masing komite menyampaikan rekomendasi awal masa sidang 2026. Ia menegaskan, masyarakat adat Papua menolak wacana penambahan konsesi lahan sawit di wilayah tersebut.
"Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu stop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka," kata Finsen dalam penyampaiannya, ruang paripurna DPD RI, Rabu (14/1/2026).
Selain itu, Finsen turut menyoroti rebcana pembentukan batalyon ketahanan pangan di Papua. Ia menegaskan, masyarakat setempat saat ini membutuhkan sekolah dan rumah sakit, bukan markas TNI.
"Yang kedua, itu didatangkan apa batalyon pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara," ujar Finsen.
"Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan," sambungnya.
Ketua DPD RI Sultan memastikan pihaknya akan menampung semua masukan yang disampaikan senator. Ia menyebut akan berusaha mencari jadwal untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Selain soal perkebunan sawit, Paul juga menyoroti rencana pembentukan batalyon ketahanan pangan di Papua. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak menjawab kebutuhan mendasar masyarakat setempat.
"Yang kedua, itu didatangkan apa batalyon pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara," ujar Finsen.
"Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan," sambungnya.
Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin memastikan seluruh masukan dari para senator akan ditampung dan disampaikan kepada pemerintah pusat. Ia menyebut pihaknya tengah mengupayakan pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
"Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama," kata Sultan.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mendorong pengembangan kelapa sawit, tebu, dan singkong di Papua sebagai bagian dari strategi swasembada energi nasional. Pemerintah menargetkan seluruh daerah mampu mandiri energi dalam lima tahun ke depan melalui pemanfaatan sumber daya lokal.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).
"Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava, juga untuk menghasilkan etanol," katanya.
