Situasi Global Memburuk, NasDem Dukung Pemotongan Gaji Pejabat Publik
- Ahmad Sahroni dari NasDem mendukung langkah efisiensi pemerintah di tengah ketidakpastian global, namun menekankan perlunya kajian mendalam sebelum memutuskan pemotongan gaji pejabat publik.
- Presiden Prabowo menyoroti kebijakan Pakistan yang memangkas gaji pejabat dan parlemen untuk membantu kelompok rentan akibat dampak perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
- Prabowo meminta para Menko mengkaji langkah efisiensi seperti pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan penghematan energi, mencontoh keberhasilan efisiensi saat pandemi COVID-19.
Jakarta, IDN Times - Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya terhadap ikhtiar pemerintah untuk mencari solusi di tengah geopolituk global yang tidak menentu akibat perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) hingga memunculkan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Menurut Sahroni, ada banyak langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah, termasuk efisiensi terhadap belanja negara. Namun, pemerintah harus melakukan kajian secara mendalam efek langsing dan berbagai turunan yang muncul dari efisiensi tersebut.
"Saya sangat mendukung usaha presiden mencari solusi untuk tetap mensejahterakan rakyat di tengah kondisi keuangan global yang sedang tidak menentu ini. Opsi memang banyak di depan mata, termasuk efisiensi belanja negara," kata Sahroni, kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
1. Pemotongan gaji pejabat publik harus dikaji serius
Kendati demikian, Sahroni menilai, wacana pemotongan gaji pejabat publik tetap harus dikaji secara matang. Sebab, ia khawatir efisiensi pada pos gaji, justru memunculkan efek yang lebih mudharat.
Misalnya, menurunnya kinerja pejabat publik hingga meningkatnya potensi korupsi di lingkungan kementerian/lembaga yang mereka pimpin. "Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang," kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem itu.
Sahroni menegaskan, DPR memiliki prinsip yang sama dengan Presiden Prabowo bahwa kepentingan rakyat adalah yang utama.
"Tapi pada akhirnya, kami sebagai anggota DPR memiliki prinsip sama dengan Presiden bahwa kepentingan rakyat adalah yang utama," kata dia.
2. Prabowo singgung Pakistan potong gaji anggota kabinet dan parlemen
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung langkah yang ditempuh pemerintah Pakistan dalam mengantisipasi perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS). Salah satunya, upaya pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen di negaranya.
Prabowo mengatakan ikhtiar ini dilakukan dalam rangka membantu kelompok paling rentan dalam menyikapi situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, ada semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah, mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian dan mereka mewajibkan 60 persen kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan setiap saat," tuturnya.
3. Prabowo minta menko kaji langkah efisiensi
Prabowo juga menyinggung langkah pemerintah Pakistan yang juga menghentikan semua belanja AC, kendaraan, pembelian mebel dalam kurun waktu yang tidak ditentukan.
Sekolah di Pakistan pun kata dia, dilakukan secara daring. Sebagai perbandingan, Prabowo menyinggung APBN juga bisa digunakan secara efisien.
"Ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh Menko-Menko nanti, berapa hari ini kita lihat, kita pikirkan, dulu kita atasi COVID berhasil kita dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," ujar dia.
