SPPG Fiktif Mulai Terkuak, Pemkot Pastikan Belum Ada Laporan di Bogor
- Kasus SPPG fiktif di Cilacap memicu perhatian nasional, namun Pemkot Bogor memastikan belum ada laporan serupa dan memperketat verifikasi lewat sistem centang biru di portal resmi MBG.
- Pemkot Bogor menegaskan komitmen pengawasan dengan menutup dua dapur SPPG yang melanggar aturan lingkungan demi menjaga keamanan pangan dan keselamatan anak-anak penerima manfaat.
- Satgas MBG Kota Bogor mencatat total 155 SPPG dengan 6.657 relawan aktif, sementara dua dapur yang sempat disuspend kini kembali beroperasi setelah proses renovasi selesai.
Bogor, IDN Times – Kasus yang viral baru-baru ini terkait Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) fiktif di salah satu daerah menjadi perhatian masyarakat. Verifikasi lapangan yang dilakukan tim investigasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini mengungkap sekitar 100 titik (SPPG) di Kabupaten Cilacap diduga fiktif karena tidak memiliki bangunan fisik, bahkan beberapa koordinatnya ditemukan berada di kawasan hutan, area persawahan, hingga pemakaman akibat praktik jual beli titik.
Menanggapi skandal yang mulai terkuak di daerah lain tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengakui belum ada temuan kasus serupa di Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin menjelaskan akan lakukan tindakan agar kasus serupa tidak terjadi. Ia memastikan hingga Selasa (23/6/2026) sore belum ada laporan atau temuan dapur siluman di wilayah Kota Bogor.
“Kita memastikan bahwa dia tercatat dan resmi buka operasional tercatat di portal resmi MBG. Kita pastikan itu, mendapat centang biru, verifikasinya centang biru, baru dipastikan bahwa itu adalah yang sah,” tegas Jenal Mutaqin saat diwawancarai.
1. Sistem "Centang Biru" jadi tameng Pemkot Bogor halau SPPG Fiktif
Jenal menegaskan Pemkot Bogor memperketat proses validasi administrasi dan fisik. Setiap pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor diwajibkan melewati berlapis verifikasi digital hingga memperoleh status verified di portal resmi untuk mematahkan ruang gerak spekulan jual beli titik.
"Tapi kalau yang fiktif, seperti contoh ada beberapa informasi dari teman-teman kita dan jual beli titik, kita pastikan siapa orangnya, kita akan angkat isu itu, kita laporkan ke pihak yang berwajib, karena tidak ada jual beli dalam sistem yang diatur oleh BGN. Isu ini harus peran pemerintah daerah mengawal program ini sebaik-baiknya," jelas jenal.
2. Sebanyak 2 dapur SPPG sempat ditutup
Meskipun Kota Bogor dinyatakan bersih dari keberadaan SPPG fiktif, Satgas SPPG lokal tetap bertindak tegas terhadap dapur resmi yang mengabaikan aturan lingkungan.
Jenal Mutaqin kembali menegaskan, penertiban berkala terus dilakukan Satgas SPPG Kota Bogor, di mana sejumlah dapur SPPG terpaksa ditutup.
"Kemarin kita suspend ada 2 dapur. Jadi saya tegas bilang ke Satgas bahwa kalau saya menemukan menu di mana pun langsung sidak. Ketika ada yang keracunan langsung tutup. Walaupun di undang-undang dan di perpres tentang BGN tidak ada kewenangan Pemkot untuk menutup atau merekomendasikan ditutup," tegas Jenal.
Jenal mengatakan tidakkan penutupan tersebut merupakan bagian tanggungjawab Pemkot Bogor untuk melindungi keselamatan anak-anak, kualitas makanan yang dihidangkan.
"Kami berkomitmen mengawal program ini sebaik-baiknya," pungkas Jenal.
3. Jumlah SPPG Kota Bogor Capai 155
Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Kota Bogor, Irfan Zaky membenarkan terkait penutupan kedua SPPG tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penutupan tersebut tidak permanen melainkan terhenti sementata karena adanya renovasi.
Kedua temapat tersebut adalahSPPG Kota Bogor Bogor Utara Tanah Baru 3 dan SPPG Kota Bogor Tanah Sareal Kedung badak 3.
"Untuk yang di suspend ada 2 sppg tapi itu di bulan mei, sekarang sih sudah beroperasi kembali," ungkap Irfan.
Irfan juga menyebutkan terkait jumlah SPPG saat ini di Kota Bogor telah mencapai 155 dengan jumlah relawan mencapai 6.657 orang.
"Jumlah SPPG 155, SPPG operasional 140 danJumlah relawan 6.657," pungkas dia.
