Suarakan Perempuan Miskin dan Terpinggirkan Lewat Jurnalistik Feminis
Jakarta, IDN Times - Ketimpangan ekonomi membuat banyak perempuan masuk dalam kelompok miskin dan sekaligus menghadapi ketidakadilan gender, yang memicu terjadinya feminisasi kemiskinan.
Direktur Eksekutif Aksi! for gender, social and ecological justice, Titi Soentoro mengatakan, perempuan miskin tidak memiliki akses ke pengambilan keputusan dan ke sumber-sumber kehidupan, akibat pembangunan ekonomi Indonesia yang berlandaskan investasi asing, utang luar negeri, dan perdagangan internasional sejak rezim Orde Baru sampai saat ini.
Model pembangunan pertumbuhan ekonomi ini terus bertumpu pada eksploitas sumber daya alam dan manusia, sehingga makin banyak perempuan mengalami
diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
"Fenomena ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender yang memicu feminisasi kemiskinan tidak banyak menjadi perhatian publik. Karenanya, kita butuh banyak jurnalis perempuan yang memilikin komitmen pemberitaan untuk ikut memperjuangkan hak perempuan demi kehidupan yang lebih baik dan adil,” ucap Titi dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023).
1. Menyuarakan suara perempuan yang hidup miskin dan terpinggirkan
Untuk itu, Aksi! for gender, social and ecological justice bekerja sama dengan Konde.co melakukan pelatihan jurnalistik feminis ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender untuk mengisi kebutuhan tersebut.
Pelatihan ini diikuti 20 perempuan, terdiri dari jurnalis, aktivis, dan perempuan komunitas dari Maluku, Ambon, Jakarta, Bali, Makassar, Kalimantan Tengah, Papua, dan Bengkulu.
"Kegiatan dilakukan untuk memperkuat pemahaman aktivis dan jurnalis mengenai realitas pembangunan di Indonesia, ketimpangan ekonomi serta feminisasi kemiskinan, dengan menggunakan analisis feminis dan mendorong solidaritas serta komitmen untuk bersama-sama menyuarakan suara perempuan yang hidup dalam kondisi miskin dan terpinggirkan," paparnya.
2. Pembangunan waduk Pluit buat warga krisis air
Sementara itu, Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia, Muhayati mengatakan, pembangunan tanggul raksasa untuk mencegah banjir rob akibat perubahan iklim, nyatanya malah membuat nelayan makin sulit mendapatkan ikan, merusak lingkungan, menggusur tempat tinggal, menghilangkan mata pencaharian, dan mengakibatkan krisis air bersih.
“Air bersih merupakan salah satu kebutuhan mendasar kami. Tempat tinggal saya, sangat sulit untuk mendapatkan air bersih karena pembangunan Waduk Pluit. Kami harus mengeluarkan uang sekitar Rp20 ribu sampai Rp30 ribu per hari. Saya berharap, setelah pelatihan ini jurnalis dan media dapat memberitakan krisis air bersih yang dihadapi oleh perempuan di Jakarta," harap Muhayati.
3. Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender jadi isu prioritas di ruang-ruang redaksi
Untuk meningkatkan keterampilan peliputan mendalam dan ketidakadilan berlapis yang dihadapi perempuan, para peserta berkunjung ke Kalibaru, Rawa Badak, Muara Angke dan Muara Baru di wilayah Jakarta Utara.
“Kegiatan seperti ini sangat penting dan perlu untuk meningkatkan pengetahuan jurnalis mengenai feminisme. Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender harus bisa ditulis dan menjadi isu prioritas di ruang-ruang redaksi. Jurnalis perlu melihat lebih mendalam sebab dan akibat pemiskinan yang dialami oleh perempuan akar rumput di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan," kata Sunarti Sain, jurnalis Radar Selatan.
4. Wujudkan keadilan bagi perempuan yang selama ini kurang disuarakan
Pelatihan ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki pengalaman mengenai strategi peliputan mendalam, dengan melihat sebab-akibat feminisasi kemiskinan. Mereka di antaranya adalah Ahmad Arif, anggota harian Kompas dan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ati Nurbaiti, Ketua AJI periode 2002-2003 dan salah seorang pendiri Perserikatan Solidaritas Perempuan.
“Melalui pelatihan ini, saya berharap akan memperkuat pemberitaan di media dan turut mendukung advokasi yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan komunitas yang selama ini kurang disuarakan,” ujar Rori Marwani Subaing dari Lembaga
Pengkajian dan Penguatan Kapasitas, Papua
