Survei: Publik Anggap Puas Pemerintahan Prabowo-Gibran di Semester I
- Hasil survei Cigmark Research and Consulting terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran pada semester I menunjukkan mayoritas responden puas dengan kinerja mereka.
- 70% responden merasa baik terhadap keamanan nasional dan hubungan internasional, namun penilaian terhadap penegakan hukum, politik, dan ekonomi nasional masih perlu diperbaiki.
- 80,5% responden puas dengan penanganan bencana di pemerintahan Prabowo-Gibran, namun isu korupsi, harga sembako, dan tenaga kerja menjadi perhatian kritis dari publik.
Jakarta, IDN Times - Lembaga survei Cigmark Research and Consulting merilis hasil jajak pendapat terkait evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Prabowo, pada semester I. Survei dilakukan pada 14-23 Maret 2025.
Survei tersebut melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia. Survei menggunakan wawancara telepon.
Cigmark Research and Consulting menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error dalam survei tersebut sekitar 2,9 persen.
1. Publik puas
CEO Cigmark Research and Consulting, Panca Pratama, mengatakan hasil survei tersebut mayoritas menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Mayoritas publik menilai kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan cukup positif. Sebanyak 68,6 persen responden menyatakan cukup puas, dan 9,3 persen lainnya merasa sangat puas, sehingga total kepuasan mencapai hampir 78 persen. Sementara itu, 11 persen menyatakan kurang puas dan 5,8 persen tidak puas sama sekali," ujar Panca dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).
"Namun, masih terdapat 5,4 persen responden yang belum dapat memberikan penilaian," sambungnya.
2. Kondisi keamanan dianggap baik
Publik menganggap, kondisi keamanan nasional dan hubungan internasional cukup baik. 70 persen responden menyatakan baik terhadap hal tersebut.
"Namun, penilaian terhadap penegakan hukum dan politik nasional cenderung terbagi. Sekitar separuh responden merasa penegakan hukum dan politik masih perlu diperbaiki. Sementara itu, ekonomi nasional menjadi aspek yang paling banyak dikeluhkan, dengan lebih dari 52 persen responden menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini buruk atau sangat buruk," ucap dia.
3. Publik puas terhadap cara penanganan bencana
Selain itu, publik juga menyatakan 80,5 persen puas terhadap cara penanganan bencana di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Namun, dalam isu-isu seperti korupsi, harga sembako, dan khususnya tenaga kerja, penilaian publik cenderung lebih kritis. Sebanyak 44,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap penanganan masalah tenaga kerja, menjadikannya aspek dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi," ujar dia.
