Tangani Sengketa Industri, Kapolri Luncurkan Desk Ketenagakerjaan
- Kapolri meluncurkan Desk Ketenagakerjaan di Dittipidter Bareskrim Polri
- Desk ini bertujuan menyelesaikan sengketa industri dan tenaga kerja
- Harapan agar desk ini dapat menampung aspirasi tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi
Jakarta, IDN Times - Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit meluncurkan Desk Ketenagakerjaan pada Senin (20/1/2025). Desk ini nantinya berada di Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri.
Kapolri menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan ini hadir sebagai bentuk keberpihakan Polri terhadap permasalahan ketenagakerjaan.
“Desk Ketenagakerjaan ini bisa menjadi salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa industri, sengeketa tenaga kerja antara perusahaan dan tenaga kerja, dengan melalui proses yang sudah kita siapkan tahapan-tahapannya,” kata Kapolri di Bareskrim Polri.
“Mulai dari tahapan laporan, kemudian kita laksanakan gelar, dilanjutkan dengan kegiatan mediasi dan kalau kemudian ini juga tidak terjadi maka pilihan penegakan hukum sebagai ultimum remedium,” lanjutnya bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.
1. Desk Ketenagakerjaan diharapkan bisa mendorong perekonomian Indonesia
Kapolri berharap, desk ini diharapkan bisa menampung aspirasi dari tenaga kerja. Serta bisa menyelesaikan permasalahan di antara buruh dengan pengusaha.
“Harapan kita ke depan dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia juga memiliki daya saing dalam bersaing dengan industri-industri yang ada di luar negeri dan kualitas-kualitas produksi kita juga mampu untuk mengisi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri,” ujar dia.
“Dan tentunnya harapan kita ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dijadikan target yang oleh Bapak Presiden di angka delapan persen. Kita harapkan desk tenaga kerja ini bisa memberikam manfaat untuk semuannya,” lanjutnya.
2. Desk Ketenagakerjaan akan menyelesaikan unsur pidana
Menaker Yassierli mengapresiasi Kapolri yang telah menghadirkan Desk Ketenagakerjaan di antara buruh dan pengusaha. Kemenaker pun menyatakan siap untuk mendukung desk Ketenagakerjaan.
“Dari Kemenaker memiliki pengawas ketenagakerjaan yang akan melakukan pemeriksaan, yang akan melihat sejauh mana laporan itu. Apakah terkait dengan administratif atau memang sesudah sekian proses ini memang terkait dengan pidana,” ujar dia.
“Ketika kemudian itu terkait dengan pidana ketenagakerjaan, maka desk ini akan hadir memberikan respons dan kita harap kekhawatiran ataupun keinginan dari pelapor terkait dengan bagaimana ujung kemudian bisa terjawab, desk ketenagakerjaan ini bisa memberikan solusi,” lanjutnya.
3. KSPSI mengapresiasi kehadiran Desk Ketenagakerjaan
Sementara itu, Andi Gani juga mengapresiasi langkah Kapolri yang telah mendengarkan aspirasi buruh. Bahkan, ia menyebut ada empat negara yang akan belajar ke Indonesia dengan hadirnya Desk Ketenagakerjaan ini.
“Sudah ada empat negara ASEAN yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina akan mencoba belajar kesini mengenai Desk Ketenagakerjaan karena ini pertama di dunia polisi memiliki Subdit Ketenagakerjaan soal tindak bidang tenagakerjaan,” ujarnya.
“Pak Kapolri kami juluki dari Gerakan Buruh Indonesia adalah trouble solving dan trouble shooter pemecah masalah, selalu mencarikan jalan keluar. Beberapa masalah besar seperti pengepungan Jakarta yang akan terjadi 24-25 November, pada saat 50 ribu buruh akan masuk Jakarta dari Jawa Barat, akhirnya tidak jadi karena apa? Dengan tangan dingin Pak Kapolri kami bertemu dengan PJ Gubernur Jawa Barat dan akhirnya selesai dan semua berjalan dengan damai,” lanjutnya.
