Tanggapi Penolakan, Menag: Pas Rasul Diangkat Juga Banyak yang Kecewa
Jakarta, IDN Times - Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko “Jokowi” Widodo, mengangkat Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag) menuai kontroversi. Sebab, kursi Menteri Agama selama ini identik sebagai jatah kepala negara kepada kader Nahdlatul Ulama (NU).
Ketua PBNU Robikin Emhas, mengatasnamakan kiai dari berbagai daerah, menyampaikan tanggapannya terkait pengangkatan Fachrul Razi.
“Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah menyatakan kekecewaannya dengan nada protes,” terang Robikin melalui keterangan tertulisnya pada saat Jokowi baru mengukuhkan Kabinet Indonesia Kerja 2019-2024.
1. Menag Fachrul teladani kisah Rasulullah
Dalam sesi wawancara khusus dengan IDN Times, Fachrul menjadikan “suara-suara” penolakan terhadap dirinya sebagai sarana untuk meneladani pribadi Nabi Muhammad SAW.
“Kalau anda peduli dengan orang kecewa, Rasulullah pun diangkat menjadi rasul, ribuan orang kecewa. Bukan saya selevel rasul, maksud saya, orang-orang kecewa itu pantas menurut pertimbangan dia,” kata Fachrul di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamis (31/10).
2. Akan membantah segala keraguan dengan kinerja
Alih-alih sibuk menanggapi pihak yang ragu dan mempertanyakan kapabilitasnya sebagai Menteri Agama, Fachrul akan menjawab segala keraguan dengan hasil kerjanya.
“Tapi kan kewajiban kita melakukan tugas sebaik mungkin, memberikan penjelasan-penjelasan sehingga yang mereka bayangkan itu, oh Pak Fachrul ternyata tidak seperti itu,” ujar dia.
3. Tidak akan mengambil kebijakan melebihi kewenangannya
Salah satu kekhawatiran lain yang muncul di publik terkait Menag dijabat oleh purnawirawan TNI, adalah wewenang atau kebijakan yang diambil akan melebihi kuasa sebenarnya. Menanggapi hal itu, Fachrul menjamin bila dirinya mengerti aturan yang berlaku.
“Ada misalnya, bahaya tuh tentara, nanti main hantam-hantam, ya enggak. Pak Fachrul polanya malah mengimbau. Jadi gak langsung larang, itukan bukan urusan Menag, itu urusan aparat hukum, semua sistem berjalan,” tutur mantan Wakil Penglima TNI itu.
