Top 5: Banyak Kepala Daerah Angkat CPNS Salahi Aturan hingga SPMB
- Wamendagri soroti pengangkatan ASN di daerah yang tidak sesuai ketentuan
- Kemendikdasmen ubah PPDB menjadi SPMB untuk SD, SMP, dan SMA
- 323 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mulai diberangkatkan ke Tanah Suci
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyoroti adanya pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah daerah yang tidak sesuai ketentuan. Dia menegaskan, pengangkatan CPNS dan PPPK harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain itu, ada juga artikel terkait petugas haji mulai diberangkatkan ke tanah suci, Komisi II DPR RI tak ingin BUMD jadi tempat bagi-bagi jabatan kepala daerah serta beberapa artikel menarik lainnya yang terangkum dalam #IndonesiaHariIni.
1. Wamendagri sebut banyak kepala daerah angkat CPNS tak sesuai aturan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyoroti adanya pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah daerah yang tidak sesuai ketentuan. Ribka menegaskan, pengangkatan CPNS dan PPPK harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan pemerintah. Selengkapnya baca di tautan ini.
2. Kemendikdasmen ubah PPDB jadi SPMB, ini aturan barunya!
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengubah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), baik untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menegah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Selengkapnya baca di tautan ini.
3. Petugas haji RI mulai diberangkatkan ke Saudi
Sebanyak 323 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1446 H/2025 M mulai diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebelum keberangkatan, para petugas mengikuti pembekalan terakhir yang berlangsung di Aula SG1 Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Minggu (27/4/2025) malam. Selengkapnya baca di tautan ini.
4. Komisi II tak mau BUMD jadi alat bagi-bagi jabatan kepala daerah
Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama para kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 untuk menyoroti transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selengkapnya baca di tautan ini.
5. Kenapa di Jakarta tidak ada pemutihan pajak kendaraan?
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan, tak akan memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya. Ia bakal mengejar para penunggak pajak kendaraan bermotor di Jakarta. Selengkapnya baca di tautan ini.
