Wamendagri: 11 Kepala Daerah Kena OTT KPK Sepanjang 2025-2026
- Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut ada 11 kepala daerah terjaring OTT KPK sepanjang 2025–2026 dengan berbagai kasus korupsi, menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah.
- Kemendagri menyoroti turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 ke skor 34 dari 100, menandakan penurunan integritas di tingkat pemerintahan daerah.
- Daftar OTT mencakup sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Riau, Bupati Ponorogo, hingga Bupati Tulungagung dengan dugaan suap, gratifikasi, dan pemerasan proyek publik.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengungkap terdapat 11 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2025-2026.
Hal tersebut ia ungkap saat Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (11/5/2026).
“Sepanjang tahun 2025-2026 kita mencatat setidaknya ada 11 operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah dengan berbagai macam kasus dan modus operandi yang dilakukan. Dan ini adalah alarm yang keras bagi kita semua,” ujar Wiyagus.
Kemendagri prihatin atas anomali integritas yang masih terjadi di tingkat daerah. Hal ini menurut Wiyagus, menjadi catatan tersendiri bagi seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
“Melihat cermin kondisi bangsa hari ini, data menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 berada pada skor 34 dari 100. Angka ini turun enam poin sejak tahun 2019 dan menempatkan kita pada peringkat 109 dari 182 negara yang disurvei,” ujar dia.
Kepala daerah hasil Pilkada 2024 pertama yang ditangkap KPK melalui OTT adalah Bupati Kolaka Timur. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur.
Pada November 2025, dua kepala daerah terjaring OTT KPK. Mereka yang kena OTT pada November 2025 adalah Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka pemerasan proyek jalan dan jembatan. Sedangkan Sugiri terkait suap dan gratifikasi pengurusan jabatan.
Pada Desember 2025, KPK kembali melakukan dua kali tangkap tangan terhadap kepala daerah. Mereka adalah Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Lalu, KPK membuka tahun 2026 dengan dua kali OTT kepala daerah pada Januari. Kepala daerah yang kena OTT kali ini adalah Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.
Pada Maret 2026, ada tiga kepala daerah yang kena OTT KPK. Mereka adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Terakhir, pada April 2026, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
