Aktivis Gugat Pemerintah Kanada soal Kelalaian Target Iklim
- Aliansi aktivis muda dan organisasi lingkungan menggugat pemerintah Kanada karena dianggap lalai memenuhi target iklim dan melanggar Undang-Undang Akuntabilitas Emisi Nol Bersih.
- Pemerintahan Mark Carney mencabut sejumlah kebijakan perlindungan lingkungan, termasuk pajak karbon dan mandat kendaraan listrik, demi memperkuat ekonomi nasional namun menuai kritik keras dari pegiat iklim.
- Pemerintah Kanada menegaskan komitmen menuju emisi nol bersih 2050 melalui strategi daya saing iklim, meski penggugat tetap menuntut pembaruan rencana aksi agar target 2030 tercapai.
Jakarta, IDN Times - Aliansi aktivis muda dan organisasi lingkungan resmi mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah Kanada ke Pengadilan Federal di Montreal, pada Selasa (16/6/2026). Gugatan ini mendesak pemerintah untuk segera menyusun rencana aksi iklim yang kredibel dan terukur.
Langkah hukum tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Mark Carney yang dinilai mengesampingkan komitmen lingkungan. Pemerintah saat ini berfokus pada proyek energi domestik skala besar yang dikhawatirkan dapat menjauhkan Kanada dari pencapaian target emisi karbon nasional.
1. Dugaan pelanggaran undang-undang emisi
Gugatan ini diinisiasi oleh Sophia Mathur, Marie Maltais, dan Shirley Barnea yang didampingi oleh organisasi hukum lingkungan Ecojustice. Lembaga nirlaba Canadian Association of Physicians for the Environment (CAPE) dan Environmental Defence turut berpartisipasi sebagai penggugat.
Mereka menilai pemerintah federal melanggar Undang-Undang Akuntabilitas Emisi Nol Bersih Kanada karena tidak merumuskan rencana kerja yang konkret. Kekhawatiran ini diperkuat oleh laporan yang menunjukkan bahwa wilayah Kanada mengalami pemanasan dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global.
Para penggugat menuntut hak generasi muda untuk mendapatkan jaminan masa depan yang layak serta bebas dari ancaman bencana ekologis.
"Dekade pertama generasi saya di planet ini telah ditandai oleh musim kebakaran hutan, banjir, gelombang panas, dan peringatan terus-menerus dari para ilmuwan bahwa waktu untuk bertindak hampir habis," ujar Sophia Mathur, salah satu penggugat asal Ontario, dilansir CTV News.
2. Perubahan kebijakan iklim di era Mark Carney
Sejak mulai menjabat pada Maret 2025, pemerintahan Mark Carney telah mencabut sejumlah regulasi perlindungan lingkungan. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan pajak karbon bagi konsumen individu serta pelonggaran pembatasan emisi untuk sektor industri minyak dan gas.
Pemerintahan Carney juga menghapus mandat penjualan kendaraan listrik serta meningkatkan subsidi untuk proyek gas alam cair. Langkah ini diklaim sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi domestik Kanada di tengah dinamika perdagangan dengan Amerika Serikat.
Pemerintah menyatakan bahwa percepatan proyek energi diperlukan demi menjaga ketahanan nasional, tetapi hal ini memicu kritik keras dari kelompok pemerhati lingkungan.
"Selama setahun terakhir, kami telah menyaksikan pemerintahan Carney melemahkan, menunda, dan mencabut kebijakan iklim utama Kanada tanpa mengidentifikasi alternatif yang kredibel untuk menutupi kesenjangan tersebut," ujar Direktur Iklim di Ecojustice, Charlie Hatt, dilansir CBC News.
3. Respons pemerintah terhadap gugatan
Kementerian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Alam Kanada mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi terkait pengajuan peninjauan yudisial tersebut. Namun, kementerian membatasi pernyataan detail kepada publik karena kasus ini telah berproses di ranah hukum.
Pemerintah menegaskan bahwa rencana jangka panjang terkait penanganan iklim akan tetap berjalan sesuai rencana strategis.
"Pemerintah Kanada berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050," ujar Keean Nembhard, Sekretaris Pers Menteri Lingkungan Hidup Kanada.
Sebagai alternatif kebijakan tidak langsung, pemerintah menerapkan Strategi Daya Saing Iklim yang mencakup regulasi metana federal, pemberian kredit pajak investasi, dan insentif mobil listrik.
Meskipun demikian, para penggugat tetap meminta pengadilan untuk mewajibkan pemerintah memperbarui rencana aksinya agar target pengurangan emisi sebesar 40 hingga 45 persen pada tahun 2030 tidak meleset.
