Anggota DPR Dukung BGN Hibahkan Motor Listrik MBG ke Guru Honorer
- Komisi IX DPR mendukung rencana BGN menghibahkan motor listrik era Dadan Hindayana kepada guru honorer, meski sebelumnya menolak pengadaan karena dianggap tidak relevan bagi kebutuhan operasional SPPI.
- Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan pemanfaatan aset negara, termasuk motor listrik yang terkait kasus dugaan korupsi di BGN.
- BGN juga akan mengevaluasi seluruh pengadaan tahun 2025 seperti perangkat IT dan CCTV agar tetap bermanfaat serta mencegah pengadaan serupa pada anggaran tahun 2026.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memanfaatkan motor listrik yang diimpor di era Dadan Hindayana dihibahkan ke guru-guru honorer di sejumlah daerah.
Yahya mengatakan, Komisi IX DPR sejak awal tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN karena tidak diperlukan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja.
"Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan, sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut," kata Yahya kepada jurnalis, Jumat (19/6/2026).
1. Komisi IX gak pernah dapat laporan soal pengadaan motor listrik
Anggota Fraksi Golkar itu mengatakan, Komisi IX DPR tidak bisa melakukan pengawasan karena selama ini tidak pernah mendapat laporan dari BGN tentang pengadaan motor listrik tersebut.
Menurut Yahya, perusahaan pengadaan motor listrik itu tidak profesional karena mereka tidak mempunyai dealer dan tempat servis Dia menyesalkan kesewenang-wenangan Dadan Hindayana yang meggelembungkan harga (mark up) motor listrik tersebut.
"Komisi IX tidak pernah mendapat laporan dan informasi mengenai pengadaan motor listrik tersebut sehingga tidak bisa melakukan pengawasan," kata legislator Golkar tersebut.
2. BGN bicara nasib motor listrik yang dibeli Dadan
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, bicara nasib motor listrik yang dibeli untuk operasional SPPG pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana.
Agustina mengatakan, aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara harus dimanfaatkan secara optimal. Namun, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung yang tengah menangani kasus dugaan korupsi di BGN yang melibatkan Dadan beserta mantan dua wakilnya.
Hal tersebut disampaikan Agustina usai menggelar rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026). Menurut dia, seluruh barang yang dibeli pada 2025 akan dievaluasi agar tetap bermanfaat.
"Iya, nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujar dia.
3. BGN bakal evaluasi pengadaan IT yang dibeli Dadan
Agustina mengatakan, evaluasi juga akan dilakukan terhadap berbagai perangkat teknologi informasi dan barang pengadaan lainnya yang sempat menjadi sorotan.
"Tapi poinnya gak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV, dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan," kata dia.
Di sisi lain, kata Agustina, pemanfaatan barang-barang yang dibeli menjadi evaluasi bagi BGN, sehingga pengadaan barang yang memiliki fungsi serupa tidak perlu kembali dilakukan.
"Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya, dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang no. Itu gak ada lagi di 2026 lakukan," kata dia.
Kendati demikian, Agustina mengatakan, BGN terlebih dahulu akan mengecek kondisi barang-barang tersebut sehingga barang-barang yang layak digunakan, maka aset tersebut akan dimanfaatkan, begitu pun sebaliknya.
"Lihat dulu. Saya terutama untuk IT (Teknologi Informasi) saya betul-betul lihat mana yang masih bisa dipakai kita akan pakai. Kalau masih kurang eh kita lengkapi. Nah, itu nanti yang kita tambahkan di 2026," kata dia.
