Anies: Serangan AS ke Iran Harus Dijadikan Momen RI Hengkang dari BoP
- Anies Baswedan menyerukan agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, menilai forum itu gagal menjaga perdamaian dan melanggar hukum internasional.
- Ia menilai keikutsertaan Indonesia di BoP bertentangan dengan prinsip bebas aktif, karena dewan tersebut dipimpin seumur hidup oleh Donald Trump yang justru memerintahkan agresi militer tanpa mandat PBB.
- Pemerintah melalui Menlu Sugiono menyatakan pembahasan BoP sedang ditunda, sementara Presiden Prabowo berjanji akan mundur dari BoP jika forum itu tidak mendukung kemerdekaan Palestina.
Jakarta, IDN Times - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendorong Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan momentum serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, agar bisa hengkang dari Board of Peace (BoP). Sebab, sejak Negeri Paman Sam dan Israel sama-sama melakukan agresi militer lebih dulu terhadap Iran, maka BoP sudah tak lagi berfungsi untuk menciptakan perdamaian di Gaza, Palestina.
"Kita juga bisa memanfaatkan serangan ke Iran ini dengan menyatakan secara tegas 'maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri.' Keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti-perdamaian," ujar Anies di dalam akun media sosialnya pada Jumat (6/3/2026).
Justru berani hengkang dari BoP adalah cara untuk menunjukkan prinsip bebas aktif yang selama ini menjadi arah kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah seharusnya bisa memilih dengan forum mana saja bisa diikuti oleh Indonesia.
"Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita yaitu membela kedaulatan, menegakan hukum internasional, dan membela korban penjajahan. Bukan malah memberi karpet merah kepada pelakunya," ujar pria yang pernah menjadi capres melawan Prabowo Subianto di pemilu 2024 lalu itu.
1. Keikusertaan RI di dalam Board of Peace sudah penuh dengan kontroversi
Lebih lanjut, Anies mempertanyakan alasan dari pemerintahan Prabowo yang sejak awal memilih untuk ikut bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald J. Trump. Apalagi di dalam piagam BoP tertulis dewan tersebut dipimpin oleh Trump seumur hidup. Termasuk ketika ia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Di sisi lain, Indonesia sering menjadi suara dunia ketiga dengan mengingatkan negara-negara adidaya agar tunduk kepada hukum internasional. Di masa lalu, Indonesia, kata Anies menjadi pelopor dengan menghelat Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung.
"Oleh karena itu keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden AS, Donald Trump, menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam," kata mantan rektor Universitas Paramadina itu.
Dalam pandangan Anies, BoP sudah sulit dipercaya mampu membawa perdamaian bagi Gaza. Sebab, ketua dan pendirinya, Donald Trump memerintah agresi militer ke Iran bersama-sama Israel.
"Itu dilakukan tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan," tutur dia.
2. Board of Peace kehilangan fungsi usai ketuanya lakukan agresi militer ke Iran
Anies pun mengaku bingung bagaimana mungkin Board of Peace bisa tetap bekerja di saat ketua dan salah satu pendirinya terlibat peperangan dengan Iran. Tetapi, tidak ada pembicaraan apapun di forum Board of Peace usai agresi militer itu menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamanei.
"Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu tetap bisa berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?" tanya Anies.
Ia pun mengingatkan dengan hengkang dari BoP justru menunjukkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia benar-benar memegang prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif. "Bebas aktif itu bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan tapi soal kesetiaan kepada nurani bangsa. Apakah kita rela menukar warisan the Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri?" katanya.
Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pembicaraan di BoP sedang dihentikan sementara menyusul terjadi agresi militer terhadap Iran. Sugiono mengatakan Indonesia juga terus melakukan koordinasi dengan negara-negara di Timur Tengah mengenai kelanjutan Board of Peace.
"Ya ini sekarang pembicaraan BOP semuanya kan on hold ya. Perhatian shifted (teralihkan) ke situasi di Iran," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa malam (3/3/2026).
Pasalnya, sejumlah negara yang tergabung dalam Board of Peace juga turut terdampak akibat eskalasi di Timur Tengah.
3. Prabowo berjanji Indonesia akan keluar dari BoP jika tak membantu Palestina
Sementara, desakan dari publik di Tanah Air sudah semakin meningkat agar Indonesia hengkang dari Board of Peace (BoP), tidak langsung dipenuhi oleh Prabowo. Ia tidak akan gegabah meninggalkan BoP.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis mengatakan Prabowo kembali menyampaikan janji akan keluar dari keanggotaan BoP jika tidak membantu cita-cita rakyat Palestina untuk merdeka dari Israel. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di hadapan lebih dari 160 kiai dan ulama dalam acara silaturahmi dan dialog di halaman tengah Istana Kepresidenan pada Kamis kemarin.
"Soal BoP, Beliau (Presiden) bertekad (tujuannya) untuk kemerdekaan Palestina. Jika tidak untuk kemerdekaan Palestina, Beliau siap mundur. Itu yang terbaru dari Beliau. Beliau berkomitmen semua yang dilakukan untuk kemerdekaan Palestina," ujar Cholil.
"Janjinya (Presiden), kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur. Beliau (Presiden) berjanji yang dilakukannya (di BoP) untuk kemerdekaan Palestina," imbuhnya.
