Arab Saudi Tolak Penyelidikan PBB Terkait Kasus Jamal Khashoggi

Dilansir dari Aljazeera.com, Arab Saudi tidak memerlukan penyelidikan dari PBB atau dunia internasional terhadap kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, dengan alasan sistem hukum yang dimiliknya berkompeten dapat menangani masalah ini. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al Jubeir, mengatakan pada hari Minggu, 10 Februari 2019, waktu setempat bahwa kasus pembunuhan Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Turki pada tanggal 2 Oktober 2018 lalu adalah tragedi besar dan membantah bahwa itu disetujui oleh kepemimpinan Arab Saudi.

Beberapa badan intelijen Amerika Serikat sebelumnya menyimpulkan bahwa pembunuhan itu hampir pasti memperoleh persetujuan penguasa Kerajaan secara de facto, Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Pada bulan Desember 2018, para senator Amerika Serikat mendukung tindakan yang menuduh Mohammed bin Salman memerintahkan pembunuhan terhadap Khashoggi.

"Putra mahkota tidak ada hubungannya dengan ini.  Tidak ada perintah yang diberikan untuk membunuh Jamal Khashoggi dan seluruh negara terkejut dengan ini," ungkap pernyataan dari Adel Al Jubeir seperti yang dikutip dari Aljazeera.com.

Pelapor khusus PBB bidang pelaksanaan ekstra yudisial, Agnes Callamard, melakukan penyelidikan selama 1 minggu di Turki mengenai pembunuhan Khashoggi dan menyimpulkan dalam temuan awal bahwa itu pembunuhan yang dilakukan secara brutal dan terencana, serta dilakukan oleh para pejabat negara Arab Saudi. Laporan terakhirnya akan jatuh tempo pada bulan Juni 2019 ini.

Callamard juga mengatakan bahwa Arab Saudi juga secara serius merusak upaya Turki untuk menyelidiki pembunuhan Khashoggi di konsulatnya di Istanbul. Dia telah meminta akses ke Arab Saudi dan menyatakan keprihatinan utama tentang keadilan proses bagi mereka yang menghadapi persidangan di Arab Saudi atas pembunuhan Khashoggi. 

"Pelapor PBB yang Anda ajak bicara tidak melakukan penyelidikan PBB. Dia melakukan ini sendiri, dalam kapasitasnya sebagai pelapor hak asasi manusia, dan dia pergi ke Turki dan dia kembali dan mengeluarkan pendapat yang adalah miliknya sendiri, ini bukan pendapat PBB," ungkap pernyataan dari Agnes Callamard seperti yang dikutip dari Aljazeera.com.

Ia juga mengatakan tidak ada alasan untuk mengizinkan PBB mendapatkan akses ke Arab Saudi untuk penyelidikan. "Kami telah melakukan hal yang benar. Kami mengakui bahwa ini terjadi, kami mengakui bahwa ini adalah pejabat pemerintah Saudi, kami mengakui bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan ini dan kami memenjarakan mereka dan sekarang kami mengadili mereka," ungkap pernyataan tambahan Agnes Callamard yang dikutip dari Aljazeera.com.

Sampai saat ini, jasad dari Khashoggi belum ditemukan sejak kasus tersebut muncul pada tanggal 2 Oktober 2018 lalu. Padahal, rekaman audio saat pembunuhan terjadi telah disebarkan oleh badan intelijen Turki kepada para pejabat di Arab Saudi, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, bahkan tim yang dipimpin oleh Agnes Callamard sendiri. Adel Al Jubeir sendiri mengatakan tidak tahu keberadaan sisa-sisa jasad Khashoggi.

Pemerintah Arab Saudi belum merilis nama-nama terdakwa beserta pengacara mereka. Kepala Jaksa Penuntut Kerajaan Arab Saudi, Saud Al Mojeb, mengatakan bahwa dari 21 orang yang ditahan dalam kasus ini, 11 orang telah didakwa dan dirujuk ke pengadilan. Tidak jelas apakah mereka tetap ditahan selama persidangan atau di mana mereka ditahan.