AS Berencana Larang Operator Telekomunikasi China Akses Nomor Lokal
- FCC AS akan memilih regulasi pada 19 November 2026 untuk melarang operator China mengakses langsung nomor domestik AS, demi menekan robocall penipuan dan risiko keamanan nasional.
- Aturan juga membatasi penggunaan perangkat Huawei dan ZTE, melarang laboratorium China menguji perangkat untuk pasar AS mulai Desember 2028, serta mengkaji penutupan interkoneksi dan pusat data.
- AS mengaitkan kebijakan dengan kekhawatiran spionase siber, termasuk dugaan peretasan Salt Typhoon; China menolak tuduhan tersebut dan berjanji melindungi kepentingan perusahaannya.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat berencana melarang perusahaan telekomunikasi asal China mengakses langsung alokasi nomor telepon domestik AS atas pertimbangan keamanan nasional. Kebijakan ini disiapkan guna membendung maraknya panggilan otomatis penipuan atau robocall yang kerap menyasar warga AS.
Terkait rencana tersebut, Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) mengumumkan akan menggelar pemungutan suara pada 19 November 2026 untuk mengesahkan regulasi baru ini. Larangan tersebut akan menyasar sejumlah operator telekomunikasi besar, seperti China Mobile, China Telecom, dan China Unicom, beserta para penyedia layanan komunikasi berbasis internet lainnya.
1. Larangan akses penomoran langsung bagi operator China
ilustrasi telekomunikasi (unsplash.com/Mario Caruso) Proposal aturan baru dari FCC berfokus mencabut seluruh hak penomoran langsung milik korporasi telekomunikasi asal China. Lembaga pengawas telekomunikasi AS tersebut menilai pemberian akses nomor domestik kepada entitas berisiko tinggi sangat rentan dimanfaatkan untuk memanipulasi identitas pemanggil demi menipu masyarakat.
"Melalui keputusan ini, FCC memperkuat pertahanan garis depan untuk membendung pelaku kejahatan serta operator panggilan otomatis ilegal," tegas Ketua FCC, Brendan Carr.
Rancangan aturan ini juga melarang penyedia jasa internet menggunakan perangkat keras dari vendor yang dinilai menjadi ancaman keamanan nasional AS, termasuk Huawei dan ZTE. Selain itu, laboratorium yang berbasis di China akan dilarang menguji kepatuhan perangkat elektronik untuk pasar AS mulai Desember 2028.
2. Penutupan celah manipulasi pada layanan komunikasi VoIP
ilustrasi orang yang bekerja di industri telekomunikasi (pexels.com/Mikhail Nilov) Akses penomoran langsung selama ini menjadi sarana penting bagi para penyedia layanan Voice over Internet Protocol (VoIP), teknologi yang mengubah sinyal suara menjadi data digital melalui jaringan internet. Meski mekanisme ini mampu menekan biaya operasional dan mendukung fitur komunikasi modern, pihak regulator menilai jalur langsung tersebut rawan disalahgunakan oleh pihak asing untuk aksi penipuan hingga pengawasan ilegal.
Sebelumnya, FCC telah mencabut izin operasional layanan internasional milik ketiga raksasa telekomunikasi China tersebut. Saat ini, FCC tengah mengkaji kebijakan lanjutan untuk melarang interkoneksi langsung ke jaringan komunikasi AS, sekaligus menutup operasional pusat data milik perusahaan-perusahaan tersebut di wilayah AS.
3. Penolakan pemerintah China atas rencana pembatasan oleh AS
ilustrasi bendera China (commons.wikimedia.org/TurnOnTheNight) Pengetatan regulasi ini didorong oleh kekhawatiran aparat keamanan AS terhadap ancaman spionase siber. Pada akhir 2024, kelompok peretas Salt Typhoon yang diduga terafiliasi dengan pemerintah China dilaporkan membobol rekaman data panggilan warga AS. Biro Investigasi Federal (FBI) menyebut ancaman dari kelompok tersebut masih aktif hingga kini, sementara FCC pada Juli lalu telah memasukkan perusahaan Digitalsystem Technology asal California ke dalam daftar ancaman keamanan nasional.
Menanggapi rencana kebijakan baru ini, pemerintah China menyampaikan penolakan keras dan menuduh AS sengaja membesar-besarkan isu keamanan nasional hanya untuk menekan korporasi asal China.
"China akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan kami secara tegas," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun.
Pemerintah China pun secara konsisten membantah seluruh tuduhan spionase siber maupun dugaan pelanggaran regulasi telekomunikasi yang dilayangkan oleh otoritas AS.
